Peran BPKH Belum Ideal

27-06-2019 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong Foto : Erman/mr

 

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum memiliki peran ideal sebagai badan independen yang menentukan anggaran dan biaya Haji. Muncul wacana perannya akan ditingkatkan dalam penyelenggaraan Haji. BPKH selama ini hanya berperan sebagai juru bayar penyelenggaraan Haji. Untuk meningkatkan peran BPKH, beberapa regulasi Haji perlu dievaluasi.

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengemukakan hal tersebut usai mengikuti rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi VIII DPR RI dengan BPKH dan Dewan Pengawas BPKH di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019). “Posisi BPKH masih menjadi kasir atau juru bayar ketimbang melakukan investasi. Undang-Undangnya tidak bisa memberi ruang yang cukup, sehingga memerlukan beberapa alternatif opsi,” imbuhnya.

 

Meskipun BPKH diberi kewenangan mengelola keuangan Haji, tapi tidak punya kewenangan menetapkan real cost biaya Haji. Kewenangan itu menurut UU masih ada di tangan DPR RI dan Kementerian Agama. Menurut politisi PAN tersebut, wacana ini sekaligus juga meruepakan otokritik bagi DPR RI, bahwa ada lembaga yang diberi tugas mengelola keuangan Haji, tapi tidak diberi kewenangan menentukan biaya Haji.

 

Apalagi, sambung Ali, bila melihat harga pasar, biaya Haji saat ini sebetulnya tidak logis, yaitu sebesar Rp 35 juta untuk 41 hari. Sementara biaya Umrah saja untuk sembilan hari mencapai Rp 25-35 juta.  “Temuan BPK menyatakan bahwa angka riil yang bisa dijadikan dasar untuk penetapan biaya Haji per tahun, terutama tahun 2019 ini adalah Rp 72 juta,” ungkap politikus dapil Banten III ini.

 

Ditambahkannya, persoalan lain adalah biaya Haji yang murah bagi jemaah calon Haji yang berangkat tahun ini sesungguhnya disubsidi oleh jemaah calon Haji yang berangkat belakangan. “Ini menjadi tidak adil. Jemaah yang belum berangkat, hasil sisa optimalisasinya di bank mengongkosi mereka yang pergi Haji sekarang. Oleh karena itu perlu kita koreksi peran BPKH dalam penetapan anggaran dan biaya Haji berdasarkan harga pasar yang berjalan,” jelas Ali. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
23-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan rencana Menteri Agama Fachrul Razi menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)...
Legislator Dukung KPPPA Ciptakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Berwirausaha
22-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mendukung rencana Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menciptakan pelatihan kewirausahaan khusus...
Komisi VIII Fokus Bahas RUU Penanggulangan Bencana
22-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana menjadi fokus utama Komisi VIII DPR RI sebagai...
Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Diapresiasi
21-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis. Foto : Oji/Man Publik mengapresiasi program Pemerintah berupa Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Program...