Banggar DPR Imbau Anggaran Belanja Modal Pemerintah Lebih Tinggi dari Belanja Barang

27-06-2019 / BADAN ANGGARAN

Anggota Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hamka Baco Kady Foto : Geraldi/mr

 

Anggota Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hamka Baco Kady berharap agar anggaran belanja modal pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dari tahun ke tahun. Ia menegaskan, hal ini menjadi catatan penting untuk kebijakan secara umumnya.

 

Saat rapat Banggar DPR RI dengan pemerintah, Hamka yang mewakili Komisi V DPR RI sempat menyinggung masalah skema  pembiayaan infrastruktur. “Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) itu bagus, tetapi khusus untuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), saya kira itu sifatnya hanya dana talangan (bridging) dari BUMN. Kalau seperti demikian konsepnya LMAN tersebut, maka itu artinya tidak akan menolong juga pembangunan infrastruktur,” ujar Hamka di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

 

Dikatakannya, KPBU bagus untuk dilanjutkan, hanya saja perlu diteliti dengan lebih cermat. “Kebutuhan biaya infrastruktur kedepan sekitar Rp 1000 triliun lebih, tetapi kemampuan APBN kedepan hanya mampu Rp 600 triliun. Konsep KPBU harus lebih cermat dalam Business to Business (B2B) nya. Kita harus pikirkan bahwa yang dibangun dengan sistem kerjasama ini adalah public service juga. Kalau B2B jangan orientasinya profitnya lebih tinggi karena yang dibangun adalah public service,” ungkap Hamka.

 

Terkait mitigasi bencana, politisi dapil Sulawesi Selatan I itu menekankan agar tidak melupakan  masalah anggaran untuk Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). ia menyampaikan, BMKG diberi anggaran untuk mengganti alat deteksi tsunami tetapi tidak pernah cukup.

 

“Dari Rp 1,4 triliun yang dibutuhkan, yang dikasih hanya Rp 900 miliar. Dan diberikan pengarahan dari Menkeu dan Kepala Bappenas supaya anggaran tersebut diambil dari space anggaran BMKG sendiri. Kalau anggarannya sudah kecil, lantas mau ambil space dari anggaran, darimana lagi. Penambahan anggaran di BMKG itu masuk di undang-undang mana, UU APBN atau UU Keuangan Negara. Padahal tidak ada APBN Perubahan, apakah hal itu tidak melanggar aturan,” kata Hamka.

 

Belum lagi mengenai biaya pemeliharaan alat, sambungnya. Pemberian anggaran untuk alat adalah senilai Rp 421 miliar, padahal menurut legislator Fraksi Golongan Karya itu kebutuhan untuk melakukan pemeliharaan itu harus segera dilakukan dan tidak bisa ditahan-tahan.

 

“Sebab kalau tidak, tingkat akurasinya nanti bisa menjadi masalah. Jangan sampai BMKG menyatakan alatnya rusak sehingga pihaknya tidak bisa memberikan informasi. Penambahan biaya pemeliharaan hanya butuh tambahan, maka cukupkan sesuai dengan pagu anggaran yang dibutuhkan,” tandasnya.

 

Mengenai masalah Bantuan Sosial (Bansos), Hamka menyatakan bahwa tantangan kedepan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos adalah pendataan. “Sebab dengan tingginya pemberian bantuan kepada masyarakat maka akan menyebabkan kecemburuan sosial di bawah. Sumber datanya dari mana,” tandasnya.

 

Sementara itu, Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan Pagu Indikatif anggaran belanja pemerintah pusat untuk Kementerian Lembaga (KL) di 2020 sebesar Rp 854 triliun. Angka tersebut turun 0,25 persen jika dibandingkan dengan yang diajukan pada 2019 sebesar Rp 855 triliun.

 

"Di 2020, pagu kementerian dan lembaga ditetapkan sebanyak Rp 854 triliun, ini memang dibuat awal, dalam satu sampai dua bulan lalu sedikit alami penurunan dibanding pagu APBN 2019 yang capai Rp 855 triliun," papar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

 

Ia mengatakan, pagu indikatif ini sifatnya sementara dan dalam waktu berjalan masih dapat dirubah oleh pemerintah, dengan melihat kemampuan fiskal pemerintah dari sisi penerimaan dan dari sisi belanja. Adapun penurunan pagu tersebut terjadi karena pemerintah pada 2020 akan memfokuskan belanja KL lebih efisien dan efektif. Sehingga Rupiah yang dibelanjakan akan memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa. (dep/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018
20-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2018
20-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk disahkan menjadi UU, hal ini diperoleh setelah...
Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China
19-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum mereda sebagai dampak...
Catatan Banggar Untuk RUU Pertanggungjawaban APBN 2018
23-07-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan sejumlah catatan dalam perumusan kesimpulan untuk dimasukan ke dalam RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN...