Komando Penanggulangan Bencana Perlu Revisi

28-06-2019 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Adang Daradjatun Foto : Angga/mr

 

Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana akan mengatur ulang masalah struktural penanggulangan bencana. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Adang Daradjatun menyampaikan bahwa sudah banyak aspirasi  dari masyarakat yang mengeluhkan tentang masalah komando kepemimpinan penanggulangan bencana, sehingga perlu pembahasan lanjut.

 

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan masyarakat dan organisasi kebencanaan di kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang, Sumbar, Kamis (27/6/2019). Adang menuturkan bahwa upaya perbaikan urusan struktural dimaksudkan untuk mempercepat koordinasi penanggulangan bencana.

 

“Selama ini Kepala Perwakilan BPBD diduduki oleh Sekretaris Daerah. Struktur tersebut yang membuat koordinasi menjadi sulit. Dalam kewenangannya Sekda yang memimpin, tetapi dari hasil lapangan mereka bercerita, saat terjadi sebuah bencana memang masih membutuhkan suatu koordinasi Kementerian dan Lembaga yang lebih baik,” ucap Adang.

 

Dalam Pasal 18 UU Penanggulangan Bencana, memang tercantum jelas nomenklaturnya ketika bencana terjadi, pelimpahan wewenang komando ditujukan pada Sekda sebagai pejabat setingkat di bawah Gubernur. Akan tetapi menurut paparan masyarakat berdasar apa yang mereka rasakan di lapangan, seharusnya kewenangan ini diberikan kepada badan yang memahami aturan penanggulangan kebencanaan.

 

“Sehingga koordinasi nantinya akan berjalan lebih cepat. Keputusan yang cepat di dalam kondisi krusial dan bersifat final sangat menentukan perubahan kondisi daerah terdampak bencana nantinya, sehingga memang sangat dibutuhkan orang-orang yang tepat,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Adang berharap revisi UU Penanggulangan Bencana ini khususnya Pasal 18 ini perlu diperjelas lagi. “Nanti kita pelajari lebih lanjut mengenai siapa yang pantas. Karena dirasakan sekali masalah di lapangan, ini yang harus kita luruskan sehingga kerja sama bisa lebih baik lagi,” tutup politisi dapil DKI Jakarta tersebut. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg Setujui RUU Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Dibahas di Paripurna
19-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan...
Revisi UU KPK akan Dirapatkan ke Paripurna
17-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pemerintah telah menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
13-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, DPR dan Pemerintah sore ini telah sepakat untuk melakukan perubahan...
19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Lakukan Pernikahan
13-09-2019 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sudiro Asno mengatakan bahwa salah satu hal yang diperjuangkan dalam proses revisi Undang-Undang...