Penerimaan Pajak Harus Optimal

01-07-2019 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno Foto : Tiara/mr

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menekankan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan harus terus dioptimalkan dari tahun ke tahun. Seperti yang diketahui, penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara di dalam menjalankan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 

 

“Pada APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Juni 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan perkembangan realisasi APBN 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, tercatat masih menunjukkan capaian positif dengan pendapatan negara yang mampu tumbuh 6,19 persen dan belanja negara meningkat 9,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” papar Soepriyatno saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR di Kantor Pajak Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (28/6/2019). 

 

Politisi partai Gerindra ini menjelaskan, Kunspek Komisi XI DPR ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas terkait pelaksanaan tugas jajaran Kemenkeu di Provinsi Jatim, khususnya di bidang perpajakan. Mengingat pajak merupakan pendapatan negara yang sangat penting di Indonesia.

 

“Namun seiring dengan naiknya target penerimaan pajak, di beberapa provinsi terlihat adanya penurunan terhadap penerimaan pajak. Ini harus kita cari tahu penyebabnya, sehingga nanti bisa disampaikan kepada Menkeu bagaimana cara mengatasinya agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi,” jelas Soepriyatno.

 

Terakhir dirinya mengharapkan, agar pungutan pajak dan cukai yang dipungut dari masyarakat mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Jatim. “Saya kira ini penting menjadi masukan kita sehingga nantinya bisa disampaikan lebih lanjut saat rapat kerja dengan Kemenkeu dan Dirjen Pajak,” tutur politisi Jawa Timur II itu.

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Lusiani menyatakan penerimaan pajak khususnya di wilayah Jatim II, target penerimaan mengalami peningkatan. Pada 2019 Bea Cukai Jatim II ditargetkan Rp 42,6 triliun, tumbuh sebesar 7,07 persen dari target 2018. 

 

“Peningkatan penerimaan pada tahun 2018 didorong oleh peningkatan produksi hasil tembakau di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II. Salah satu faktor pendorongnya adalah semakin berkurangnya peredaran rokok ilegal,” jelasnya. 

 

Untuk itu melalui kunspek Komisi XI DPR ke Jatim, dirinya berharap ada bantuan dan dukungan dari DPR terutama dalam bidang keberpihakan melalui aturan perundang-undangan. “Tentunya seperti yang kita tahu Kanwil ini adalah pelaksana dari aturan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan DPR,” imbuhnya. 

 

Kunspek Komisi XI turut diikuti oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan, (F-P. Demokrat) dan sejumlah anggota Komisi XI DPR lain diantaranya, Andreas Eddy Susetyo, Eva Kusuma Sundari, Indah Kurnia, Rai Wirajaya (F-PDIP), Muhammad Misbakhun, Muhammad Nur Purnamasidi, Sarmuji (F-P. Golkar), Sumail Abdullah (F.P Gerindra), Siti Mufattahah (F.P. Demokrat) dan Junaidi Auly (F-PKS). (tra/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkeu Umumkan Resesi, Pemerintah Harus Fokus Bantu Rakyat dan Dunia Usaha
23-09-2020 / KOMISI XI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III tahun 2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi...
PMN Rp 20 Triliun BPUI Harus Jelas Penggunaannya
23-09-2020 / KOMISI XI
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), atau BPUI, senilai...
Bank Himbara Perlu Optimalkan Penyaluran Kredit UMKM Sektor Riil
23-09-2020 / KOMISI XI
Guna mendorong ekspansi penyaluran kredit di tengah pelemahan ekonomi, pemerintah telah menempatkan deposito atas uang negara pada sejumlah perbankan tanah...
Anggaran BPK dan BPKP Vital Untuk Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara
21-09-2020 / KOMISI XI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengajukan usulan tambahan pagu anggaran dalam Rencana Kerja...