Pemda Harus Hati-hati Keluarkan Izin Amdal

02-07-2019 / KOMISI VII

Ihwan Datu Adam saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Limbah dan Lingkungan  dengan Bupati Morowali beserta jajaran dan sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Foto : Jaka/mr

 

Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR menghimbau agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengeluarkan izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, masih ditemukan perusahaan yang mendapat penilaian proper merah, yang berarti pengelolaan limbah lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

 

“Kita menghimbau kepada perusahaan yang masih mendapatkan proper merah, agar cepat memperbaiki. Karena kalau kerusakan lingkungan ini dibiarkan akan makin sangat berdampak untuk lingkungan, saya harap bisa mendapatkan proper biru jauh lebih baik,” kata Ihwan Datu Adam saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Limbah dan Lingkungan  dengan Bupati Morowali beserta jajaran dan sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019).

 

Selain itu, terkait adanya dampak limbah industri, Ihwan menyerahkan kepada perusahaan untuk segera menyelesaikan sehingga dampaknya tidak tersebar ke masyarakat. “Kita minta Pemda melakukan pengawasan dan kita di DPR RI melalui Panja Limbah dan Lingkungan akan terus memantau, semoga pemerintah daerah dan perusahaan bisa segera membereskan,” terang politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Legislator dapil Kalimantan Timur ini mengingatkan, agar instansi pertambangan patuh peringatan yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, serta menaati UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu penegakkan hukum harus tegas, baik itu sanksi adminsitrasi maupun tuntutan pidana lingkungan harus dapat memberikan efek jera dalam menurunkan dampak kerusakan lingkungan hidup.

 

Sementara itu, Bupati Morowali Taslim mengatakan butuh dukungan dari pemerintah pusat terkait pembiayaan peralatan, khususnya untuk membenahi sampah di kawasan industri. Selain itu ia juga berkomentar terkait keberadaan perusahaan tambang yang banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Morowali. “Selama ini perusahaan-perusahaan tambang di Kabupaten Morowali banyak memberikan manfaat, terutama banyak membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya. (jk/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peneliti Disarankan Tidak Hanya Ikuti Jurnal Internasional
21-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris berharap, para peneliti dari Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Inovasi Nasional...
Anggota DPR Pertanyakan Kesiapan Pertamina Kelola Blok Rokan
21-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika menanyakan kesiapan PT Pertamina untuk mengelola Blok minyak dan gas Rokan setelah keputusan...
Pencemaran Lingkungan Akibat Kebocoran Pipa Gas PT Chevron Dipertanyakan
21-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid mempertanyakan komitmen PT Chevron Pacific Indonesia dalam memulihkan lingkungan, khususnya tanah yang terkontaminasi...
KKKS Diminta Perjelas Target ‘Lifting’ Minyak Nasional
20-01-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyepakati target produksi siap jual atau lifting...