Pemerintah Sepakat Ada Mekanisme Serap Aspirasi Dapil Terkait Kebijakan TKDD

02-07-2019 / BADAN ANGGARAN

Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat Rapat Kerja dengan Pemerintah. Foto: Azka/hr

 

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Dimana, Pemerintah sependapat untuk memperhatikan dan mendukung adanya mekanisme yang bisa menyerap aspirasi daerah pemilihan Anggota DPR dalam konteks undang-undang terkait APBN.

 

Hal tersebut diungkapkan Riefky saat rapat lanjutan Banggar DPR RI dengan Panja Pemerintah membahas kebijakan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Pada rapat sebelumnya, Banggar telah menerima paparan tentang data pendukung kebijakan TKDD dan mengajukan agar pembahasan TKDD selanjutnya sesuai dengan aspirasi daerah pemilihan Anggota DPR RI.

 

"Pada prinsipnya, rekan-rekan di Kemenkeu tentu lebih memahami pengelolaan dan mekanisme anggaran yang transparan, terbuka, cleanclear dan good governance. Soal masalah besaran dan bagaimana itu dijadikan prioritas tentu pemerintah yang lebih paham," jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Hal yang paling penting, menurut Riefky adalah diberikannya ruang kepada aspirasi Anggota DPR. "Karena sumpah jabatan kita kepada dapil (daerah pemilihan), sehingga mekanisme yang memayungi itu perlu ada. Sumpahnya ada, konstituennya ada, mekanismenya yang tak pernah ada," tambah legislator dapil Aceh I itu.

 

Selanjutnya, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid  menyepakati akan adanya pembicaraan lebih lanjut terkait teknis, termasuk pembentukan tim perumus, setelah penyampaian laporan nota keuangan disampaikan oleh pemerintah, atau dalam hal ini Presiden, pada Agustus mendatang.

 

"Paling tidak setelah pembahasan RAPBN, setelah nota keuangan, kita bisa sama-sama merumuskan kebijakan yang pas, kebijakannya bisa kita sepakati, teknis pembahasannya secara detil akan kita bahas setelah nota keuangan," tutup legislator Fraksi PKB itu. (alw/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...
Perlu ‘Burden Sharing’ antara Pemerintah dan BI dalam Program PEN
26-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunyapembagian beban bersama (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)...
Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021
24-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting...
Pemulihan Ekonomi 2020, Kunci Pembangunan 2021
22-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah menyatakan pembangunan nasional tahun 2021 mendatang sangat bergantung pada beberapa indikator. Indikator...