Pemerintah Sepakat Ada Mekanisme Serap Aspirasi Dapil Terkait Kebijakan TKDD

02-07-2019 / BADAN ANGGARAN

Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat Rapat Kerja dengan Pemerintah. Foto: Azka/hr

 

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Dimana, Pemerintah sependapat untuk memperhatikan dan mendukung adanya mekanisme yang bisa menyerap aspirasi daerah pemilihan Anggota DPR dalam konteks undang-undang terkait APBN.

 

Hal tersebut diungkapkan Riefky saat rapat lanjutan Banggar DPR RI dengan Panja Pemerintah membahas kebijakan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Pada rapat sebelumnya, Banggar telah menerima paparan tentang data pendukung kebijakan TKDD dan mengajukan agar pembahasan TKDD selanjutnya sesuai dengan aspirasi daerah pemilihan Anggota DPR RI.

 

"Pada prinsipnya, rekan-rekan di Kemenkeu tentu lebih memahami pengelolaan dan mekanisme anggaran yang transparan, terbuka, cleanclear dan good governance. Soal masalah besaran dan bagaimana itu dijadikan prioritas tentu pemerintah yang lebih paham," jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Hal yang paling penting, menurut Riefky adalah diberikannya ruang kepada aspirasi Anggota DPR. "Karena sumpah jabatan kita kepada dapil (daerah pemilihan), sehingga mekanisme yang memayungi itu perlu ada. Sumpahnya ada, konstituennya ada, mekanismenya yang tak pernah ada," tambah legislator dapil Aceh I itu.

 

Selanjutnya, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid  menyepakati akan adanya pembicaraan lebih lanjut terkait teknis, termasuk pembentukan tim perumus, setelah penyampaian laporan nota keuangan disampaikan oleh pemerintah, atau dalam hal ini Presiden, pada Agustus mendatang.

 

"Paling tidak setelah pembahasan RAPBN, setelah nota keuangan, kita bisa sama-sama merumuskan kebijakan yang pas, kebijakannya bisa kita sepakati, teknis pembahasannya secara detil akan kita bahas setelah nota keuangan," tutup legislator Fraksi PKB itu. (alw/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018
20-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2018
20-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk disahkan menjadi UU, hal ini diperoleh setelah...
Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China
19-08-2019 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum mereda sebagai dampak...
Catatan Banggar Untuk RUU Pertanggungjawaban APBN 2018
23-07-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan sejumlah catatan dalam perumusan kesimpulan untuk dimasukan ke dalam RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN...