Pemerintah Sampaikan LKPP 2018

04-07-2019 / PARIPURNA

Pimpinan DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Foto : Kresno/mr

 

Pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan secara resmi Laporan Kuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI. LKPP ini bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dan sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menkeu saat membacakan LKPP mengatakan, hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini sudah yang ketiga kalinya berturut-turut diberikan BPK.

 

“Ópini WTP atas LKPP Tahun 2018 memberikan keyakinan bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga diharapkan akan memberikan hasil berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen pemerintah untuk senantiasa melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” urai Menkeu saat Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

 

Dalam laporan itu, Menkeu mengklaim APBN 2018 mendapatkan capaian cukup baik. Misalnya, pertumbuhan ekonomi 5,17 persen lebih tinggi daripada tahun 2017 yang hanya 5,07 persen. “Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama emapt tahun terakhir. Eskalasi ketegangan perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China, serta perubahan kebijakan moneter yang terjadi di AS, merupakan isu yang mengemuka sepanjang tahun 2018,” tambah Menkeu.

 

Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi 2018, angka produk domestik bruto 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun. angka itu meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp 13.587,2 triliun. pertumbuhan ekonomi 2018 juga ditopang ekonomi makro yang kondusif. Indikasinya adalah tingkat inflasi 2018 yang terjaga sebesar 3,13 persen. Rendahnya inflasi itu dipengaruhi pula oleh kebijkan pemerintah menjaga harga BBM dan tarif listrik yang pada akhirnya menjaga daya beli masyarakat. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Riau
15-09-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendesak pemerintah untuk hadir menyelesaikan sengketa lahan yang jumlahnya mencapai 312 kasus...
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 menjadi UU
15-09-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas...
DPR Perjuangkan Kepentingan Indonesia di Forum Internasional
01-09-2020 / PARIPURNA
Konstitusi memberi mandat kepada DPR RI untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui fungsi diplomasi parlemen. Ketua...
Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Lebih Penting dari Segalanya
01-09-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evalusi terkait penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya. Puan...