DPRD Berwenang Awasi Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Pemda

05-07-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar menerima kunjungan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Foto : Grace/mr

 

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik DPRD Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan turut melakukan pengawasan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Daerah.

 

Demikian disampaikan Helmi, sapaan akrab Helmizar, usai menerima kunjungan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, di Ruang Rapat PKAKN, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

 

“DPRD Kabupaten Kuningan meminta saran mengenai adanya permasalahan menyangkut surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa DPRD tidak boleh ikut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini dianggap melanggar Undang-Undang tentang Keuangan Negara, maupun UU tentang BPK,” tandas Helmi.

 

Lebih lanjut, Helmi menyarankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, khususnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kuningan untuk melakukan konsultasi dengan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk mengawali pemeriksaan kinerja oleh BPK RI terhadap Pemda setempat.

 

“Kami menyarakan kepada pimpinan Badan Anggaran maupun anggota Banggar untuk melakukan konsultasi dengan BPK Perwakilan Jawa Barat. DPRD Kuningan berwenang meminta BPK untuk melakukan audit terhadap Pemda,” pungkas Helmi. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setjen DPR Lepas 9 Pegawai Purna Bakti
29-05-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jenderal DPR RI melepas 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna bakti pada 1 April, 1 Mei,...
Satgas Covid-19 Setjen DPR Siapkan Rencana ‘New Normal’
27-05-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI Rahmad Budiaji mengatakan bahwa saat ini Setjen DPR RI tengah melakukan persiapan menuju...
Akses Masuk Area Gedung DPR akan Gunakan ‘Smartcard’
27-05-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menerima 1.866 Smartcard yang merupakan buah kerja sama DPR RI atau Sekretariat Jenderal...
124 CPNS DPR Dilantik
20-05-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 124 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan...