Pemerintah Harus Berhati-Hati Dalam Berutang

09-07-2019 / PARIPURNA

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid Foto : Andri/mr

 

DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengambil sikap hati-hati dalam pengendalian utang. Hal ini dikarenakan utang menjadi sebuah beban yang cukup berat bagi generasi mendatang, sehingga pengelolaannya harus dicermati.

 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid saat menyampaikan Laporan Pendahuluan RAPBN 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Jazilul juga mengingatkan agar pemerintah menjaga rasio utang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DPR RI.

 

“Adapun arah dan strategi kebijakan pembiayaan utang yakni harus mengedepankan aspek kehati-hatian melalui pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 sampai 30,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2020 untuk mendukung kesinambungan fiskal," ujar Jazilul.

 

Selain itu, masih kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pemerintah juga harus memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif, sehingga tercipta efisiensi utang dan mampu menjaga keseimbangan makro, dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan.

 

Adapun hingga akhir Februari 2019, utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.566,26 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 531,46 triliun dibandingkan Februari 2018 yang sebesar Rp 4.034,80 triliun. Jika diperinci, total utang sebesar Rp 4.566,26 triliun itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 790,47 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3.775,79 triliun.

 

Pinjaman sebesar Rp 790,47 triliun itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 783,33 triliun dengan rincian, pinjaman bilateral Rp 322,86 triliun, multilateral Rp 418,82 triliun, komersial Rp 41,66 triliun. Sedangkan pinjaman dalam negerinya sebesar Rp 7,13 triliun. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Sarankan Pembahasan RUU HIP Dibatalkan
18-06-2020 / PARIPURNA
Perguliran aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU HIP) telah dilihat mendapatkan reaksi publik yang sangat luas. Publik dan sejumlah kelompok masyarakat juga...
Hentikan Genosida terhadap Falun Dafa
18-06-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto memberikan perhatian serius atas perlakukan tidak manusiawi selama 21 tahun terahir, yakni penganiayaan...
Penetapan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi diliputi Ketidakpastian
18-06-2020 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 dengan agenda tunggal yakni...
Pemerintah Diharapkan Fokus pada Pembangunan SDM
16-06-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha membacakan pandangan fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan...