Perda Irigasi Harus Menjadi Perhatian DPRD Banyuwangi

09-07-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Jaringan Irigasi. Menurut Sensi, sapaan akrabnya, aspek teknis dan aspek politiknya perlu diperhatikan.

 

“Seperti bagaimana penempatan irigasi yang melibatkan masyarakat serta mekanisme kontrol yang dapat dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap kerja tim teknis," ujar Sensi usai menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Banyuwangi, di Ruang Rapat BK DPR RI, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

 

Lebih lanjut Sensi menjelaskan, perlu adanya pengaturan khusus dalam undang-undang untuk mengantisipasi penetapan kompensasi jika terjadi penggeseran lahan, seperti ganti kerugian. Di samping itu, terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 tahun 2019 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau yang dijadikan tolak ukur dalam pembuatan Perda Jaringan Irigasi DPRD Banyuwangi.

 

Oleh karenanya, Peraturan Menteri (Permen) PUPR yang disusun Pemerintah Pusat dapat dijadikan sebagai arahan dan pedoman bagi daerah dalam mempunyai landasan hukum yang kuat. "Mereka boleh membuat peraturan yang didasarkan oleh kewenangan atributif yang artinya mengacu pada Permen,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Ismoko mengatakan kendala yang dimiliki dalam pembuatan Perda, adalah adanya jaringan irigasi yang sudah dikuasi dan ditutup oleh bangunan kokoh dengan izin yang dipegang. Terkait hal tersebut, Ismoko berupaya agar dapat meyakinkan masyarakat bahwa menguasai aset negara adalah hal yang salah. (hnm,tfn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peserta Terbaik dan Terfavorit Parkam 2019 Terpilih
14-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kegiatan Parlemen Kampus (Parkam) 2019 resmi ditutup setelah melakukan simulasi Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Narkotika dan Rapat Paripurna dengan...
Biro Pemberitaan Parlemen Diminta Juga Analisa Isu Ekonomi
13-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti mengatakan, Biro Pemberitaan Parlemen yang merupakan supporting system dari kedewanan...
Peserta Parkam 2019 Responsif Bahas Kinerja Dewan
13-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Para mahasiswa peserta acara Parlemen Kampus 2019 yang digelar di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, terlihat...
Seminar Perpustakaan DPR Wujud Implementasi UU SSKCKR
12-11-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti menilai, seminar bertema “Akses Lengkap Karya Bangsa dan Penyerahan Terbitan...