Program Belanja Negara Harus Terarah

09-07-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati Foto : Andri/mr

 

Pemerintah harus mengatur belanja negara agar terlaksana dengan terarah dan bukan semata-mata melaksanakan program rutinitas dari tahun ke tahun. Selain itu, tingkat belanja negara yang mencapai 100 persen hendaknya dapat menjadi stimulan bagi pemerintah untuk mewujudkan negara yang maju dan berdaulat.

 

Demikian pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan My Esti Wijayati terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun 2018-2019, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

 

“Program pemerintah yang baik akan terus meningkat dan berkesinambungan. Bukan hanya menjadikan negara yang maju namun membawa rakyat Indonesia pada sebuah peradaban yang maju pula,” kata politisi dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

 

Ia juga menekankan agar pemerintah meninjau kembali pola subsidi, karena ketergantungan subsidi menimbulkan potensi dismandiri pada rakyat. “Pemerintah dapat memberikan subsidi ke titik-titik yang tepat sebagai wujud penciptaan karakter yang kuat bagi anak bangsa. Guna menghindari terjadinya kecenderungan mental bangsa yang lemah, subsidi hendaknya menjadi win-win solution dan bukan menjadi beban bangsa,” tandas Esti.

 

Fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan pemerintah untuk lebih bijak dalam pengelolaan saldo anggaran lebih agar menjadikan sebuah energi positif bagi keuangan negara. Pemerintah juga diingatkan untuk tidak mengatur dengan sengaja antara (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) SILPA dan Saldo Anggaran Lebih yang naik dari waktu ke waktu hanya dengan tujuan untuk sekedar meringankan beban keuangan di tahun berjalan.

 

“Karena, hal itu akan menimbulkan kontra produktif bagi pos-pos dengan SILPA tinggi yang meninggalkan Saldo Anggaran Lebih akan naik secara linier. Program kerja pemerintah perlu dimaksimalkan sehingga setiap anggaran akan menjadikan kekuatan bagi pelaksanaan tata kelola pemerintah. Dengan pandangan itu, F-PDIP setuju untuk membahas lebih lanjut terhadap keterangan pemerintah mengenai RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksananan APBN tahun 2018,” pungkas Esti. (pun/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Sarankan Pembahasan RUU HIP Dibatalkan
18-06-2020 / PARIPURNA
Perguliran aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU HIP) telah dilihat mendapatkan reaksi publik yang sangat luas. Publik dan sejumlah kelompok masyarakat juga...
Hentikan Genosida terhadap Falun Dafa
18-06-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto memberikan perhatian serius atas perlakukan tidak manusiawi selama 21 tahun terahir, yakni penganiayaan...
Penetapan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi diliputi Ketidakpastian
18-06-2020 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 dengan agenda tunggal yakni...
Pemerintah Diharapkan Fokus pada Pembangunan SDM
16-06-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha membacakan pandangan fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan...