RUU Waspom Didorong Tak Hambat Kreativitas Masyarakat

09-07-2019 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhamad Sarmuji berharap keberadaan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU Waspom) nantinya tidak menghambat kreativitas masyarakat untuk berkreasi di bidang obat dan makanan. Justru bisa menstimulasi masyarakat untuk memproduksi obat dan makanan secara lebih baik berdasarkan standar dan perturan yang berlaku.

 

“Selain itu dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam rangka membuat dan mengedarkan obat dan makanan,” kata Sarmuji Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) beserta jajaran di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Rapat ini dalam harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan, dan tahapan konsepsi RUU Waspom.

 

Sarmuji menjelaskan, rapat ini dalam rangka memperkuat, memperkaya wawasan Anggota dalam melakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan RUU Waspom. Menurut Sarmuji saat ini Indonesia belum memiliki UU yang secara spesifik mengatur jaminan standar persyaratan obat dan makanan yang beredar yang beredar di masyarakat. “Pengawasan obat dan makanan masih mengacu pada produk Belanda, yaitu ordonansi obat keras,” kata Sarmuji.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Baleg DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, dengan adanya undang-undang ini, nantinya BPOM akan optimal dan bisa bekerja secara mandiri untuk melakukan pengeledahan, penangkapan, dan bekerjasama dengan Kepolisian. “Dengan adanya undang-undang ini, kita bisa memberikan sumber daya yang lebih baik untuk melawan tindak kejahatan obat dan makanan,” harap Reni. (sun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemprov NTT Harapkan Kewenangan Kirim langsung TKI ke Luar Negeri
20-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terima masukan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait wewenang (Pemprov) untuk bisa bekerjasama...
Partisipasi Publik Penting Bagi Baleg
20-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Partisipasi publik sangat penting bagi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat merumuskan berbagai produk perundang-undangan. Daya kritis dan masukan dari...
RUU IKN Urgen Masuk 'Omnibus Law'
20-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) dipandang lebih urgen untuk dibahas lebih dulu dalam rumusan omnibus law di...
Penghapusan Eselon III dan IV Butuh Regulasi Yang Jelas
19-11-2019 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan menilai wacana penghapusan eselon III dan IV bukanlah hal yang mudah dan...