Fraksi Gerindra Beri Catatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2018

09-07-2019 / PARIPURNA

Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai langkah kebijakan pemerintah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tidak berhasil memenuhi target yang diamanatkan undang-undang. Untuk itu fraksi Partai Gerindra menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2018 yang diajukan pemerintah dengan tujuh catatan.

 

Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo saat membacakan tanggapan fraksi Partai Gerindra terhadap laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

 

“Pertama, asumsi makro yang digunakan dalam menetapkan besaran anggaran pendapatan belanja Negara sangat ringkih dan mudah terpengaruh oleh faktor eksternal. Kedua Politik anggaran pendapatan belanja Negara tidak  berorientasi pada memanfaatkan peluang penerimaan Negara yang ada secara baik, terbukti dengan tidak terpenuhinya target pendapatan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh undang-undang,” kata Sara.

 

Ketiga, lanjut Sara, dalam praktik upaya menggalang pendapatan Negara, seringkali menjadi beban yang justru memberatkan dan berpotensi menarik rakyat terjerembab di bawah garis kemiskinan. Hal serupa terjadi pada alokasi belanja Negara yang antusias untuk memangkas berbagai subsidi yang berpengaruh luas terhadap kesejahteraan rakyat.

 

“Catatan keempat Fraksi Partai Gerindra yaitu terkait langkah kebijakan belanja sosial yang dinilai tidak didesain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan tidak sejalan untuk penguatan ekonomi nasional,” ucap Sara.

 

Belum lagi, lanjut Sara, kebijakan pembiayaan yang terus menumpuk hutang seolah menutup mata pada realitas jebakan hutang yang sudah membatasi kemampuan anggaran untuk memperkuat perekonomian nasional dan mensejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi.

 

Catatan keenam yaitu terkait pembangunan infrastruktur yang dinilai agresif dan tidak didesain untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian nasional. Bahkan di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, kondisi BUMN justru memburuk dengan kondisi keuangan yang merugi dan terlilit hutang sebagaimana yang dialami oleh PT. Krakatau stell.

 

“Catatan fraksi Partai Gerindra ketujuh yaitu APBN 2018 tidak mencerminkan kesungguhan untuk langkah aman dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya.

 

Pada kesempatan itu Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah lebih serius dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN. Serta lebih realistis dalam mematok asumsi-asumsi dalam perencanaan APBN dan berupaya mendorong postur APBN yang bisa berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. lebih lanjut pemerintah harus mengevaluasi, mengefektifitas defisit APBN yang diperoleh dari kebijakan fiskal ekspansif.

 

“Pemerintah tidak cukup hanya dengan berhati-hati dalam mengelola hutang Negara, namun kita perlu membangun fundamental ekonomi yang kokoh dengan tidak menambah atau bergantung pada hutang. Pemerintah juga harus tegas menetapkan kriteria atau perysaratan suatu program atau proyek, apabila dibiayai dengan hutang,” pungkasnya. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri
31-10-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui...
UU MD3 Tidak Melarang Satu Kementerian Bermitra Dengan Dua Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi Amro menjelaskan dalam Undang-Undang MPR, DPR RI, DPR RI dan DPRD (UU MD3) tidak ada larangan...
Legislator Ajak Kurangi Penggunaan Kemasan Berbahan Plastik
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara penghasil limbah plastik terbesar no 2 di dunia setelah...
Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan...