Baiq Nuril Berharap Keadilan

10-07-2019 / LAIN-LAIN

Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI Rieke Diah Pitaloka dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019), Foto : Geraldi/Man

 

Kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril, wanita dari Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus bergulir. Kini, kasusnya sedang dalam proses pengajuan amnesti kepada Presiden Joko Widodo setelah kasasi dan permohonan PK Baiq ditolak Mahkamah Agung. Ia berharap keadilan segera datang dan tak menimpa wanita lain di Indonesia.

 

Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, untuk mengajukan amnesti kepada presiden, butuh persetujuan dari DPR RI seperti diatur UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Baiq Nuril berharap keadilan. Karena PK Baiq ditolok MA, kami sedang mengajukan amnesti kepada presiden. Tapi untuk memberikan amnesti, presiden butuh persetujuan dari DPR, terutama Komisi III DPR RI,” katanya.

 

Harapan Rieke itu disampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019), dengan tajuk “Baiq Nuril Ajukan Amnesti, DPR Setuju?”. Hadir dalam acara itu Baiq Nuril sendiri yang didampingi kuasa hukum dan pegiat perlindungan anak. Hadir pula Anggota F-PKS DPR RI Nasir Djamil sebagai pembicara.

 

Kronologis kasus Baiq bermula saat kepala sekolah tempat Baiq mengajar sebagai guru honorer meneleponnya. Dalam percakapan yang ia rekam sendiri banyak ucapan yang melecehkannya sebagai perempuan. Baiq merasa mendapat pelecehan seksual. Lalu rekaman disebarkan ke media sosial. Dan kepala sekolah mengadukannya ke polisi atas pelanggaran UU ITE. Di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi, Baiq dinyatakan bebas.

 

Jaksa penuntutnya mengajukan kasasi, lalu diterima MA. Pihak Baiq pun ajukan peninjauan kembali (PK), tapi kembali ditolak MA. Walau hukumannya hanya enam bulan dan denda Rp 500 juta, tapi perjalanan kasusnya sudah makan waktu lima tahun, yaitu mulai tahun 2014. Baiq hanya menjalani hukuman dua bulan tiga hari. Ia sendiri ketika diberi kesempatan bicara mengungkapkan, tidak ingin kasusnya jadi konsumsi publik.

 

Dengan menahan tangis, guru honorer SMAN 7 Mataran ini menuturkan, “Keadilan dan kebenaran pasti terjadi. Saya tidak ingin ada lagi kasus seperti ini. Saya merasakan pedihnya, bagaimana meninggalkan anak-anak walau hanya dua bulan tiga hari. Saya tak ingin anak-anak saya melihat ibunya menangis,” harap Baiq. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
22-08-2019 / LAIN-LAIN
Kondisi masyarakat di daerah masih butuh perhatian. Kemiskinan daerah belum pula teratasi. Pekerjaan rumah menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti itu perlu...
Usut Tuntas Pemicu Kerusuhan di Papua
20-08-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Michael Wattimena mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas penyebab kemarahan warga Papua. Bahkan...
KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
13-08-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki dasar...
RUU KKS Jangan Hanya Untuk Legitimasi BSSN
13-08-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tidak hanya untuk melegitimasi...