Cukai Plastik tak Seharusnya Bebani UMKM

10-07-2019 / KOMISI XI

Sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI mengingatkan agar penerapan cukai plastik jangan membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga keberadaan usaha-usaha yang dilakukan masyrakat harus tetap bertahan manakala cukai plastik diterapkan. Pemerintah bahkan diminta untuk mencari sumber pendapatan lain yang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan negara.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo yang menegaskan agar pemerintah mestinya juga menyiapkan peta jalan (roadmap) secara menyeluruh terkait potensi barang kena cukai lainnya, selain plastik. Dengan begitu, menurut Andreas, Pemerintah bisa memiliki landasan lebih kuat terhadap pengenaan cukai untuk barang-barang baru ke depan. 

 

“Dari situ roadmap kita bisa lihat, barang mana yang punya potensi lebih besar. Mana yang dampaknya besar dan yang noise-nya juga bisa manageable saat dikenakan cukai," tutur Andreas saat dihubungi Parlementaria melalui sambungan telepon, Rabu (10/7/2019).

 

Sehingga, menurut politisi PDI-Perjuangan itu, penerimaan negara tidak saja ditambah melalui cukai plastik yang di dalamnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan lebih lanjut untuk pemerintah.

 

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Politisi Partai Gerindra itu menuturkan agar pemerintah  mempertimbangkan dan memastikan bahwa kebijakan cukai yang dirancang tidak membebani industri UMKM.

 

Hingga kini, Komisi XI DPR RI masih akan terus menghimpun masukan dari seluruh pihak mengenai rencana pemerintah ini. Sehingga diharapkan hasil akhir dari keputusan ini dapat memuaskan semua pihak. Dalam waktu dekat, Komisi XI DPR RI akan melakukan rapat kembali dengan Ditjen Bea Cukai terkait isu ini. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Menkeu Umumkan Resesi, Pemerintah Harus Fokus Bantu Rakyat dan Dunia Usaha
23-09-2020 / KOMISI XI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III tahun 2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi...
PMN Rp 20 Triliun BPUI Harus Jelas Penggunaannya
23-09-2020 / KOMISI XI
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), atau BPUI, senilai...
Bank Himbara Perlu Optimalkan Penyaluran Kredit UMKM Sektor Riil
23-09-2020 / KOMISI XI
Guna mendorong ekspansi penyaluran kredit di tengah pelemahan ekonomi, pemerintah telah menempatkan deposito atas uang negara pada sejumlah perbankan tanah...
Anggaran BPK dan BPKP Vital Untuk Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara
21-09-2020 / KOMISI XI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengajukan usulan tambahan pagu anggaran dalam Rencana Kerja...