Pemerintah Harus Tingkatkan Capaian Opini dari BPK

09-07-2019 / PARIPURNA

Fraksi Partai Demokrat (F-PD) mengapresiasi pemerintah dalam pencapaian prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara tiga kali berturut-turut, pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Namun, F-PD juga mengimbau Pemerintah untuk meningkatkan capaian opini WTP khususnya pada beberapa Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini tidak menyatakan pendapat.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Muslim, saat mewakili F-PD menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun 2018-2019, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

 

“Opini WTP yang diberikan oleh BPK kepada LKPP pada tahun 2016, 2017 dan 2018 diharapkan terus dijaga dan ditingkatkan. Sehingga, memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa APBN tahun 2018 telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Namun, kami imbau pemerintah memberikan perhatian khusus pada beberapa LKKL yang masih mendapatkan opini WDP dan opini tidak menyatakan pendapat agar bisa ditingkatkan meraih opini WTP ke depannya,” ujar Muslim.

 

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta perbaikan kualitas LKPP, F-PD meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan atas hasil laporan pemeriksaan BPK atas LKPP dan secara berkala melakukan monitoring melakukan berbagai penyempurnaaan, termasuk sistem aplikasi terintegrasi yang ada dalam penyusunan LKPP tahun 2018.

 

“F-PD mencermati laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2018 yang terdiri atas dua puluh lima temuan pemeriksaan yang terbagi dalam sembilan belas temuan pemeriksaan sistem internal dan enam pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan. Maka, F-PD meminta pemerintah melakukan monitoring untuk menindaklanjuti kepada para pihak terkait, termasuk diantaranya mengenai transfer daerah dan Dana Desa,” tandas Anggota Badan Anggaran DPR RI ini..

 

Pada kesempatan yang sama, F-PD menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU APBN tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi UU. Namun dengan catatan, pemerintah ke depannya untuk lebih cermat dalam perencanaan program dan pelaksanaan untuk penguatan struktur APBN.

 

“Pemerintah kedepannya untuk lebih cermat dalam perencanaan program dan pelaksanaan untuk penguatan struktur APBN. Untuk itu,  Fraksi Demokrat menyatakan dapat menyetujui RUU APBN 2018 untuk ditetapkan menjadi UU. Demikian pandangan umum F-PD,” pungkas legislator daerah pemilihan Aceh II ini. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Setujui Idham Azis Jabat Kapolri
31-10-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019) telah menyetujui...
UU MD3 Tidak Melarang Satu Kementerian Bermitra Dengan Dua Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Fauzi Amro menjelaskan dalam Undang-Undang MPR, DPR RI, DPR RI dan DPRD (UU MD3) tidak ada larangan...
Legislator Ajak Kurangi Penggunaan Kemasan Berbahan Plastik
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara penghasil limbah plastik terbesar no 2 di dunia setelah...
Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi
29-10-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan...