Tol Pekanbaru - Dumai Didorong Segera Selesai

11-07-2019 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu usai mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi Hutama Karya(HK) dan jajarannya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (10/7/2019). Foto : Azka/Man

 

Pembangunan tol Pekanbaru - Dumai didorong secepatnya untuk diselesaikan. Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu meminta pemerintah untuk segera mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan untuk pembangunan jalan tol ini, agar pembangunannya berjalan lancar. Hutama Karya (HK) selaku penanggung jawab pekerjaan tol ini mengandalkan pendanaan dari pinjaman Bank Mega sebesar Rp 6,5 trilliun.

 

“Sampai saat ini alokasi PMN yang diberikan tahun 2018 - 2019 sebesar Rp 3 triliun dan Rp 10,5 triliun ini belum cair. Mereka berharap betul PMN ini bisa cepat cair untuk lebih mengamankan operasional dari jalan tol ini,” ujarnya usai mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi Hutama Karya(HK) dan jajarannya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (10/7/2019).

 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, seharusnya bank-bank BUMN lebih banyak andil dalam memberikan bantuan kredit untuk jalan tol lintas Sumatera, khususnya jalan Tol Pekanbaru-Dumai. “Bank swasta bisa andil memberikan pinjaman. Kenapa bank- bank Pemerintah tidak turut andil dalam pengerjaan pembangunan tol ini,” imbuh Iskandar.

 

Di sisi lain, dalam pertemuan terungkap, kendala pembangunan tol ini adanya jalur pipa gas milik PT. Cevron yang belum dipindahkan. Pipa gas itu berada di jalur yang akan dibangun jalan tol. Saat ini masih dalam proses pembicaraan dengan SKK Migas dan PT Cevron. “Kami berharap ada solusi terbaik untuk proses pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai,” kata politisi dapil Jawa Timur X ini.

 

Diketahui, selama ini perjalanan Pekanbaru - Dumai harus ditempuh selama 12 jam melalui jalur provinsi. Dengan adanya Tol Pekanbaru – Dumai ini, diklaim perjalanan dapat ditempuh dengan waktu 6 jam. Dengan begitu masyarakat  sekitar bisa menyingkat perjalanan dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna
13-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat...
Komisi VI Nilai Anggaran Kemendag dan Kemenkop Terlalu Kecil
12-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sebesar Rp 3,57 triliun, dan Kementerian Koperasi dan...
Perizinan Sulit Dinilai Penyebab Investor tak Tertarik ke Indonesia
11-09-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyaknya investor asing beralih memilih...
Revisi UU Desain Industri Harus Lindungi UMKM
11-09-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai revisi atau penggantian undang-udang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang...