Wakil Ketua BURT DPR RI-Pius Lustrilanang - “-DPR RI HARUS MENJAWAB KERAGUAN PUBLIK DENGAN KINERJA”-

04-03-2011 / B.U.R.T.

“Kalau dianggap Renstra itu sulit terlaksana bagi saya harusnya itu dijadikan pimicu bagi DPR untuk bekerja,” demikian pernyataan Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang dalam acara sosialisasi Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 di Universitas Airlangga, kampus C Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 2/3/2011. Wakil rakyat menurutnya memang datang dari partai berbeda, namun perdedaan itu harus dikesampingkan untuk mencapai tujuan.

Pernyataan itu disampaikan Pius untuk menjawab masukan kritis yang disampaikan Sekretaris Departemen Administrasi FISIP Unair, Roestoto Hartojo Putro salah seorang peserta sosialisasi. Secara umum Roestoto menilai proses penyusunan Renstra DPR cukup bagus, apalagi sejak awal melibatkan para akademisi dari perguruan tinggi, namun ia meragukan tindak lanjutnya. “Datang dari beragam kepentingan membuat saya meragukan SDM yang ada, dapat menopang Renstra ini,” tegas Roestoto.

Sosialisasi yang  diikuti intelektual kampus Unair berlangsung dinamis.  Nurul Fadizah wakil Dekan II Fakultas Hukum menyoroti arah kebijakan dan indikator kinerja Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR. “Saya hanya melihat ukuran yang kuantitatif, persentase, tidak pada segi kualitas. Sebagai pengajar di kampus saya miris dengan kualitas undang-undang yang telah diselesaikan yang beberapa kemudian menjadi PR bagi hakim MK. Aspek yang mestinya diatur dalam PP ternyata sudah dituangkan dalam undang-undang. Ini bagi kami juga menjadi kesulitan tersendiri dalam menjelaskannya kepada mahasiswa,” ujarnya.

Sementara Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unair, Prof. Romziah Sidik meminta BURT memberi perhatian pada pengaturan persidangan di DPR. “Etika bersidang kurang diperhatikan, terus terang kami agak malu melihatnya,” katanya. Ia berharap anggota DPR dapat memberikan contoh suasana rapat yang menurutnya akan menjadi panutan bagi rakyat yang melihatnya. Intelektual perempuan dari kampus  yang menekankan budaya organisasi ‘exellence with morality’ ini, memandang persidangan juga patut mengedepankan nilai-nilai keluhuran yang sudah ada pada bangsa.

Masalah utama saat ini menurut  Falih Suaedi, Ketua Departemen Administrasi Fisip Unair adalah citra DPR yang masih jauh dari ideal. Upaya mewujudkan dewan yang kredibel seperti yang tertuang dalam visi Renstra adalah sebuah perjalanan panjang. Ia meyakini perbaikan citra itu dapat dilakukan dengan membangun kompetensi dengan dua pilar utama, sistem dan manusia.

“Sistem yang bagus dapat menghasilkan culture, selanjutnya proses reengineering manusia menjadi lebih baik,” jelasnya. Restra baginya adalah awal yang baik bagi DPR namun ia berharap wakil rakyat tidak terjebak dengan kondisi umum birokrasi di Indonesia. “Menuliskan apa yang tidak dikerjakan, mengerjakan apa yang tidak tertulis,” imbuhnya.

Abdul Hakim anggota BURT DPR RI menyambut baik beragam masukan dari para intelektual Unair, sinergi ini menurutnya mesti terus dibangun secara berkesinambungan. Baginya salah satu kelemahan DPR saat ini adalah kurangnya tenaga ahli yang dapat mendukung kinerja, sangat berbeda dengan kementrian pemerintah yang memiliki banyak pakar. “Proses penguatan DPR saat ini sedang dilakukan dengan membentuk Badan Fungsional Keahlian yang nantinya akan menghimpun para ahli,” jelasnya. Ia berharap intelektual dengan beragam keahlian di Unair dapat mendukung upaya ini.

Terkait persidangan politisi PKS ini menyebut proses pembenahan masih terus dilakukan, termasuk dengan mempelajari sistem persidangan di beberapa negara yang parlemennya dinilai sudah lebih maju. Ia menggambarkan suasana parlemen negara lain yang sangat formal dengan sistem persidangan yang menurutnya dapat meningkatkan wibawa parlemen. “Itu bertahap, bagi sebagian orang gedung DPR adalah gedung milik rakyat, pengaturan baru cendrung dijawab protes,” ujarnya.

Gedung Baru DPR RI

Anggota BURT dari Fraksi PKB, Muhammad Toha mengejutkan peserta sosialisasi dengan mempertanyakan kenapa  peserta sosialisasi tidak ada yang ingin mengetahui rencana pembangunan gedung baru. “Kok pertanyaan yang muncul alim-alim semua ya, biasanya galak langsung tegas menyoal rencana gedung baru,” katanya sambil berseloroh. Ini kontan disambut derai tawa peserta yang datang dari seluruh perwakilan fakultas.

Ia menyebut dalam Renstra 2010-2014 rencana pembangunan kawasan parlemen dan gedung DPR RI menjadi  kepentingan mendesak untuk dilaksanakan. Prioritas utama adalah melakukan evaluasi terhadap rencana dan rancangan yang telah disiapkan dan sekaligus melakukan persiapan untuk mengawali konstruksinya. “Ruangan saya sekarang sudah semakin sempit, berbagi dengan tenaga ahli dan tumpukan berkas serta bahan persidangan yang tiap hari terus bertambah,” jelasnya.

Wakil ketua BURT Pius Lustrilanang memberi apresiasi kepada seluruh peserta sosialisasi para intelektual di kampus Unair, yang telah memberikan pandangan dan input terhadap Renstra DPR RI 2010-2014. Ia berharap anggota DPR dapat bekerja menuntaskan program yang telah disepakati pada pertengahan tahun 2013 nanti. “Harus lebih awal karena 2014 perhatian anggota parlemen biasanya sudah beralih pada upaya pemenangan pemilu,” ujarnya. (iky) foto:ik


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fasilitas RS Yasmin Banyuwangi Cukup Memadai
20-09-2019 / B.U.R.T.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menilai program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) yang diselenggarakan oleh...
Pelayanan Jamkestama RS Yasmin Banyuwangi Penuhi Persyaratan
20-09-2019 / B.U.R.T.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nurhayati Monoarfa mendapatkan bahwa Rumah Sakit (RS) Yasmin Banyuwangi masih terakreditasi...
HUT Ke-74 RI Momentum Wujudkan Cita-Cita Bangsa
16-08-2019 / B.U.R.T.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mengatakan hari Jumat ini adalah hari bersejarah dan hari...
Setjen dan BK Harus Adaptif Hadapi Dinamika Perubahan
29-07-2019 / B.U.R.T.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menjelaskan, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI...