Penerapan B20 Rusak Mesin Transportasi

16-07-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono Foto : Geraldi/mr

 

Kebijakan pemerintah yang menerapkan BBM Biodisel 20 (B20) untuk menekan impor, ternyata membahayakan sistem transportasi. Campuran 20 persen biodisel ke dalam BBM jenis solar akan merusak mesin kendaraan bermotor. Tidak saja sistem transportasi yang akan terganggu, bahkan perekonomian nasional juga akan terdampak dengan kebijakan penerapan B20 ini.

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengungkap hal tersebut saat mengajukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI yang dihadiri Menteri Keuangan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Ternyata, BBM B20 akan merusak ruang bakar mesin kedaraan, karena akan menumpuk banyak kotoran. Dan kotoran itu tidak bisa terbakar dalam mesin.

 

“Kami sangat prihatin atas kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan penerapannya menjadi B30. Saat ini memang masih B20. Ternyata, dampaknya menyebabkan ruang bakar mesin menjadi kotor. Bila ini diterapkan pada mesin perkapalan, maka akan jadi kendala sangat besar,” kilahnya.

 

Negara-negara di dunia, sambung legislator F-Gerindra ini, belum menerapkan B20 seperti di Indonesia. Rata-rata masih pada B10. Australia, Kanada, dan Malaysia, misalnya, tidak lebih dari B10. Pernyataan Bambang ini didukung literatur para pakar yang menyebut, sangat berbahaya bila penerapan ini dilanjutkan, apalagi bila ditingkatkan prosentasenya. “Ini akan merusak mesin transportasi kita. Tolong Bu Menteri bisa kaji semaksimal mungkin agar menjadi lebih baik,” harap Bambang. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ekonomi Diyakini Akan Tumbuh Lebih Tinggi Pada 2020
23-08-2019 / PARIPURNA
Setelah mencermati Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 beserta nota keuangannya, Fraksi Partai Golkar (F-PG)...
RAPBN Harus Tingkatkan Kualitas SDM
23-08-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi II DPR RI Sudiro Asno menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 harus mengutamakan peningkatan kualitas...
Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
22-08-2019 / PARIPURNA
Fraksi Partai Gerindra DPR RI berpandangan praktik pembiayaan utang yang membawa Indonesia pada siklus pembiayaan utang dengan berutang adalah kondisi...
RAPBN 2020 Harus Tingkatkan Kualitas SDM
22-08-2019 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 yang diusulkan pemerintah...