Banggar Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2018

16-07-2019 / BADAN ANGGARAN

Ketua Banggar Kahar Muzakir Foto : Andri/mr

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2018 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pembahasan ini melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pokok-pokok bahasan pun disampaikan pemerintah di hadapan Rapat Banggar, yang dipimpin Ketua Banggar Kahar Muzakir.

 

Bertempat di ruang rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019), pembahasan ini bagian dari perumusan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2018 yang rutin digelar Banggar setiap tahun. Substansi RUU ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Kahar yang memimpin rapat langsung mempersilakan Menkeu untuk menyampaikan pokok-pokok substansi dalam RUU tersebut. Hadir mendampingi Kahar, tiga Wakil Ketua Banggar, masing-masing Jazilul Fawaid, Said Abdullah, dan Ahmad Rizki Sadig. Para Anggota Banggar juga mengkritisi laporan pemerintah yang dibacakan Menkeu itu.

 

Seperti pernah disampaikan Menkeu pada Rapat Paripurna DPR RI sebelumnya, LKPP ini sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut dari BPK. Opini ini bagian dari RUU Pertanggungjawaban APBN 2018 yang sedang disusun pemerintah dan DPR. Opini tersebut sekaligus memberi informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola dengan efisien, transparan, dan akuntabel.

 

Menkeu menyampaikan, pengelolaan APBN yang baik diharapkan memberi hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan,dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Banggar DPR juga mendengarkan capaian ekonomi pada 2018. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,17 persen dari sebelumnya pada 2017 hanya 5,07 persen.

 

Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat menjadi Rp 14.837,4 triliun dari sebelumnya Rp 13.587,2 triliun pada 2017. Selanjutnya, inflasi bisa ditekan hingga ke level 3,13 persen dari sebelumnya 3,61 persen. Yang kurang membanggakan hanya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Sepanjang 2018, nilai tukar mencapai Rp 14.247 per dollar. Padahal, sebelumnya pada 2017 nilai tukar mencapai Rp 13.384 per dollar. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...
Perlu ‘Burden Sharing’ antara Pemerintah dan BI dalam Program PEN
26-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunyapembagian beban bersama (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)...
Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021
24-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting...