Berpihak pada Rakyat, Pengesahan RUU Pertanahan Jangan Terburu-Buru

17-07-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat bersama pembicara lainya menjadi pembicara pada diskusi Forum legislasi. Foto: Oji/rni

 

 

Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat menilai pengesahan RUU Pertanahan sebaiknya jangan terburu-buru. Meski menjadi tuntutan mutlak yang harus ada, RUU ini masih tumpang tindih dengan UU terkait tanah, dan masih terdapat banyak kasus tanah yang terjadi antar rakyat dengan negara.

 

“Pembahasan yang sudah ada itu kan bertahap ya, misalnya dari 928 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) itu kita sudah sampai ke-400-an. Jangan ngebut dulu ke sana. Lebih baik undang-undang ini jangan terburu-buru,” ujar Henry selepas diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU Pertanahan: Menyejahterakan atau Sengsarakan Rakyat” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

 

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai masih banyak poin-poin krusial yang belum berpihak kepada rakyat. “Banyak sekali yang krusial yang saya anggap keberpihakan kepada rakyat belum ter-cover. Sementara kalau secara khusus, (Fraksi) kami memandang mutlak bahwa undang-undang ini sarat akan muatan keberpihakan kepada rakyat,” jelasnya.

 

Sebagai Anggota Fraksi PDI-Perjuangan yang ditugaskan dalam Panja, Henry mengajak semua pihak bekerja dengan sepenuh hati dan memposisikan diri sebagai rakyat. “Intinya, ayo bekerja dengan hati. Jangan memposisikan diri kita sebagai pemerintah. Jangan memposiskan diri sebagai Anggota DPR RI yang lupa bahwa kita ini adalah wakil rakyat. Kita ini adalah corong rakyat untuk menyuarakan hati nurani rakyat,” pungkasnya.

 

Jika diperlukan, Panja juga dapat mengundang mitra-mitra yang berkepentingan dalam bentuk Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU). “Tidak ada salahnya mendapat masukan sebanyak mungkin. Kita kan bukan yang tahu segalanya. Banyak hal yang kita tidak tahu, justru teman-teman LSM yang lebih tahu,” imbau legislator dapil Lampung II itu.

 

Lebih lanjut, Henry mengingatkan pemerintah untuk menyempurnakan draf RUU sebelum pembahasan mendatang bersama DPR RI. Hal ini termasuk beberapa hal, diantaranya hak guna bangunan (HGB) dari 25 tahun menjadi 40 tahun, hak guna usaha (HGU), dan sebagainya. Sebagai informasi, RUU Pertanahan ini nantinya akan menjadi lex spesialis dari Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) Nomor 5 Tahun 1960.

 

Turut menjadi narasumber dalam diskusi ini diantaranya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja...
Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana
19-11-2019 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa sampai saat ini revisi UU Pilkadamasih baru sebatas wacana atau...
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan
13-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan segera menyelesaikan bermacam...
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
12-11-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, sampai saat ini Komisi IX DPR RI masih mencari cara agar...