Bandara LCC Perlu Dibangun

17-07-2019 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono Foto : Andri/mr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengusulkan, bandara low cost carrier (LCC) perlu segera dibangun untuk menampung pesawat-pesawat bertarif murah. Selama ini pemerintah belum membangunnya. Padahal, sekitar 70 persen pesawat yang beroperasi merupakan pesawat LCC.

 

“Pemerintah ini dari dulu sampai sekarang belum menyediakan bandara low cost carrier. Ada satu di Cengkareng tapi dibuat-buat, seakan-akan LCC,” kata Bambang saat rapat Panja Perumus Kesimpulan Laporan Semester I dan Prognosis Pelaksanaan APBN 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

 

Tapi, sesungguhnya Indonesia belum memiliki bandara LCC untuk menampung 70 persen pesawat-pesawat LCC. Selama ini, layanan bagi pesawat LCC itu disamakan dengan pesawat yang non LCC. “Jadi bagaimana dia bisa menjual tiketnya lebih murah, kalau landing fee-nya sama dengan ekonomi full service dan parking fee-nya sama dengan ekonomi full service,” ungkap Bambang.

 

Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan persoalan pesawat holding (berputar-putar di udara) untuk menunggu antrian mendarat. Pesawat yang holding jadi boros bahan bakar. Percuma pemerintah menurunkan harga avtur, bila konsumsi avturnya boros. Mestinya, pemerintah membangun runway bandara yang bisa didarati lebih dari 30 pesawat. Di Inggris, runway bandaranya bisa didarati 100 pesawat silih berganti. Jadi, tak ada yang holding di udara. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...
Perlu ‘Burden Sharing’ antara Pemerintah dan BI dalam Program PEN
26-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunyapembagian beban bersama (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)...
Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021
24-06-2020 / BADAN ANGGARAN
Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting...