Sistem Kerja LPDB KUMKM Harus Diawasi Secara Ketat

18-07-2019 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan Foto : Runi/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk secara ketat melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM). Nasim berpendapat, sistem kerja LPDB KUMKM sudah jauh menyimpang dari misi kelahirannya dalam membantu permodalan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.

 

Menurut Nasim, kerja LPDB KUMKM tak ubahnya hanya seperti penyalur saja antara peserta UKM atau UMKM dengan bank untuk memberikan modal dana. Hal itu ia sampaikan usai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan, Sekretaris Kemenkop UKM dan Ketua KPPU, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

 

“Kemenkop UKM harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap LPDB KUMKM yang direalisasikan secara aturan yang benar dan tidak mempersulit UMKM. Aturannya pendanaannya itu harus dari Kemenkop UKM yang sudah kita sepakati. Jangan sampai, kesannya Kemenkop melalui LPDB KUMKM hanya seperti penyalur antara peserta UKM atau UMKM dengan bank untuk memberikan modal dana,” ujar Nasim.

 

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Timur III ini mengingatkan koperasi sebagai sokoguru jangan sampai memiliki image memberatkan rakyat kecil dengan mengambil bunga dari dana yang ditaruh di bank dan selanjutnya dari bank juga menarik bunga yang lebih besar. Nasim menyatakan, dengan sistem tersebut maka bunganya akan semakin tinggi. Nasim mengungkapkan, jika bisa langsung dari Kemenkop UKM, otomatis bunga yang turun ke masyarakat akan lebih kecil .

 

“Apalagi sebagai sokoguru, koperasi harus benar-benar maksimal bisa membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kami mengimbau, seluruh stakeholder yang berkaitan dengan LPDB KUMKM harus dapat saling menjaga dan meng-crosscheck satu sama lain sesuai profesionalitas dan peraturan sistem Undang-Undang yang berlaku,” tutup politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna
13-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat...
Komisi VI Nilai Anggaran Kemendag dan Kemenkop Terlalu Kecil
12-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sebesar Rp 3,57 triliun, dan Kementerian Koperasi dan...
Perizinan Sulit Dinilai Penyebab Investor tak Tertarik ke Indonesia
11-09-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyaknya investor asing beralih memilih...
Revisi UU Desain Industri Harus Lindungi UMKM
11-09-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai revisi atau penggantian undang-udang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang...