Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup

18-07-2019 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka Foto : Runi/mr

 

PT. Pos Indonesia yang sedang menghadapi krisis keuangan atau pailit diimbau tak boleh ditutup. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di layanan pos ini punya sejarah dalam mendampingi perjalanan kemerdekaan Indonesia. Keberadaannya tetap sangat penting dan historis di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini.

 

“Saya pribadi akan mempertahankan PT. Pos untuk tidak pailit, karena merupakan bagian dari sejarah kemerdekaan bangsa ini. Tanpa PT. Pos kita tidak akan pernah merdeka,” seru Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat mengikuti RDP Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT. Pertamina, PT. PLN, dan PT. Telkom, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

 

Saat ini, kata Rieke, PT. Pos Indonesia memang sedang mengalami kesulitan keuangan. Untuk menggaji para pegawainya pun, PT. Pos Indonesia harus meminjam ke bank. Kepada Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, politisi PDI-Perjuangan ini mendesak agar mempertahankan keberadaan BUMN bersejarah itu.

 

Rieke bahkan meminta Pimpinan Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan rapat dengan Direksi PT. Pos Indonesia. Ada banyak persoalan yang ia ingin ungkap. “Saya minta perhatian khusus untuk tidak main-main terhadap kondisi PT. Pos. Ada banyak persoalan yang nanti akan saya buka. Pak Harry sebagai yang bertanggung jawab terhadap pengawasan PT. Pos di Kementerian BUMN untuk tidak tinggal diam,” tandasnya lebih lanjut. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kualitas Produk BUMNIS Dikritik
12-02-2020 / KOMISI VI
Buruknya kualitas produk dari Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) menjadi bahan kritik oleh Anggota Komisi VI DPR RI...
Pelindo Harus Diberikan Otoritas Penuh di Pelabuhan
11-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong agar otoritas kewenangan di pelabuhan sepenuhnya harus diberikan kepada PT. Pelabuhan Indonesia...
BUMN Sektor Maritim Harus Kedepankan Pelayanan Publik
11-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtaruddin menegaskan kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor kemaritiman agar mengedepankan pelayanan publik...
Pembangunan Industri Manufaktur Nasional Layak Didukung
10-02-2020 / KOMISI VI
Prioritas pembangunan industri nasional di sektor industri manufaktur sudah selayaknya didukung secara kritis dan bertahap seraya tetap menjaga keterkaitan kesinambungannya....