Revisi Peraturan Kode Etik DPRD DIY Diapresiasi

19-07-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Syamsul menerima sejumlah Anggota Bapemperda DPRD DIY, di Gedung Setjen dan BK DPR RI Foto : Geraldi/mr

 

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Syamsul mengapresiasi rencana Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk merevisi peraturan DPRD DIY tentang kode etik. Menurutnya, rencana tersebut suatu hal yang baik, dan sudah seharusnya dirancang oleh DPRD baik periode yang akan datang maupun periode yang sebelumnya.

 

“Jadi nantinya tidak ada beban conflict of interest, apa yang nantinya mereka susun akan diberlakukan kepada DPRD periode berikutnya, ini merupakan suatu hal yang positif. Seperti yang kita tahu peraturan tentang kode etik ini mengalami dinamika,” jelas Sensi, sapaan akrabnya, usai menerima sejumlah Anggota Bapemperda DPRD DIY, di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019). 

 

Dirinya menambahkan, saat ini DPR RI sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Etika Lembaga Perwakilan. Dimana artinya, kode etik tidak lagi diatur dalam peraturan DPR RI, namun akan diangkat menjadi dalam bentuk UU. Nantinya di dalam UU tersebut tidak hanya mengatur tentang DPR, tapi juga DPRD, DPD, dan MPR.

 

“Jadi nantinya di dalam UU Etika Lembaga Perwakilan tidak hanya mengatur hukum materill, tapi juga aturan yang bersifat conformil, tata acaranya, dan kelembagaannya. Jadi tidaklah mustahil suatu saat kode etik tidak diatur dalam peraturan DPRD atau DPR tapi diangkat menjadi UU, itu yang penting,” tandas Sensi. 

 

Lebih lanjut dirinya menambahkan terkait UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), saat ini tim implementasi reformasi BK DPR RI mendapatkan penugasan dari Pimpinan DPR RI untuk menyiapkan enam paket RUU tentang DPR, DPRD, DPD dan MPR tentang etika lembaga perwakilan. “Dalam RUU tersebut khusus terkait DPRD, akan diperkuat posisinya. Namun aturan mengenai skema, kedudukan, protokoler dan sebagainya tetap sama,” imbuh Sensi.

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bapemperda DPRD DIY Rendradi Suprihandoko menyampaikan kode etik kedewanan merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dalam rangka mengawal seluruh Anggota DPRD di daerah. Sebab, dengan terwujudnya nilai etik, kedudukannya diatas dari nilai hukum.

 

“Seseorang yang memegang teguh prinsip rezim etik dengan baik, maka sudah pasti taat hukum. Kami berharap melalui pertemuan ini apa yang sudah kami peroleh, akan menjadi rekomendasi kepada pimpinan dewan di DPRD DIY dalam menyusun peraturan kode etik untuk yang akan datang,” harapnya. 

 

Terkait UU MD3 yang nantinya akan mengatur DPRD, dirinya berharap nantinya bisa mengatur kedudukan dan fungsi DPRD menjadi lebih jelas dan tegas. “Dengan adanya regulasi tersebut termasuk supporting system-nya, saya kira akan sangat membantu kami dalam melibatkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi kami menjadi Anggota DPRD DIY untuk kepentingan masyarakat DIY,” tuturnya. (tra/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setjen DPR Lepas 9 Pegawai Purna Bakti
29-05-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jenderal DPR RI melepas 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna bakti pada 1 April, 1 Mei,...
Satgas Covid-19 Setjen DPR Siapkan Rencana ‘New Normal’
27-05-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI Rahmad Budiaji mengatakan bahwa saat ini Setjen DPR RI tengah melakukan persiapan menuju...
Akses Masuk Area Gedung DPR akan Gunakan ‘Smartcard’
27-05-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menerima 1.866 Smartcard yang merupakan buah kerja sama DPR RI atau Sekretariat Jenderal...
124 CPNS DPR Dilantik
20-05-2020 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 124 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan...