DPR Optimis RUU PKS Selesai Periode Ini

19-07-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti Foto : Arief/mr

 

Komisi VIII menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan daftar Anggota Pantia Kerja (Panja) Pemerintah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti optimis Komisi VIII DPR RI bisa menuntaskan pembahasan undang-undang ini sebelum Dewan periode 2014-2019 selesai masa jabatannya.

 

“Mengingat waktu yang tinggal dua bulan ini, ya bisa saja selesai, tergantung dari pada personalitas panja dalam membahas. Bisa saja nanti kita konsinyering untuk mempercepat. Jadi harapan kita tentu bisa selesai (periode ini),” kata Endang saat wawancara kepada Parlementaria di sela-sela rapat Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah RUU PKS di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (18/7/2019).

 

Panja Pemerintah yang diketuai oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Vennetia Danes, juga terdiri dari perwakilan dari Komnas Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, pembahasan RUU PKS sudah memasuki pembahasan kedua antara Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah.

 

Guna mempercepat pembahasan, Endang menilai, perlu ada kesepakatan poin-poin penting dan krusial terlebih dahulu. “Kita sepakati dulu poin-poin pentingnya yang krusial, supaya mempercepat pembahasan. Karena pada poin-poin krusial ini termasuk poin pemidanaan dan juga judul, saling terkait dengan satu lainnya. Secara intens akan kita bahasa di Panja bab per bab, dan pasal per pasal,” tambah legislator Fraksi Partai Golkar ini.

 

Terkait judul, baik pihak Komisi VIII DPR RI dan RUU PKS juga belum menyepakati usulan penggantian judul, yaitu perubahan kata ‘kekerasan’ menjadi ‘kejahatan’. “Judul bisa saling terkait dengan keseluruhan, apakah tetap menjadi ‘kekerasan’ atau diganti ‘kejahatan’. Tidak hanya judul, ada juga asas dan tujuan, terlihat remeh tapi tidak bisa dilepaskan dari judul. Ditambah lagi pembahasan tentang rehabilitasi dan pencegahan,” ungkap Endang.

 

Soal lain yang menjadi perhatian adalah tentang pasal-pasal pidana dalam RUU PKS yang bisa saling terkait dengan RUU KUHP yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI. “Pemidanaan ini tidak bisa terlepas dari peran serta Komisi III, karena mereka sedang membahas KUHP, enggak bisa kita tabrak-tabrak. Ini yang perlu pemikiran ekstra dan sinkronisasi,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah IV ini.

 

Pada akhir rapat, Ketua Panja RUU PKS Marwan Dasopang mengatakan Komisi III DPR RI akan dimintakan pendapatnya terkait pasal-pasal pidana. “Meski sebatas meminta masukan, pembahasan dengan Komisi III dilakukan demi mendapatkan pengaturan sanksi pidana yang baik. Kita RUU PKS akan terus dibahas dan diupayakan selesai sebelum periode berakhir,” kata pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemensos dan BNPB Didesak Beri Edukasi Kebencanaan Warga
15-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak pemeritah memberikan edukasi kebencanaan. Pasalnya, di daerah terdampak banjir yang...
Anggaran Kemensos dan BNPB Harus Ditingkatkan
14-01-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020...
Bantuan Pendidikan Anak Korban Banjir Harus Diprioritaskan
06-01-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily minta kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah agar bantuan banjir diprioritaskan...
Legislator Ajak Masyarakat Galakkan Budaya Gotong Royong
27-12-2019 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, meresmikan Pipanisasi air bersih di kampung Bunikasih, Desa Sukaluyu, Pangalengan, Kabupaten...