RUU PKS Sarat Dengan Nilai Agamis

19-07-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka Foto : Runi/mr

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengapresiasi draf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah terkait Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menurutnya, draf terbaru ini memiliki tone yang lebih bagus, karena selama ini RUU PKS banyak dikritisi dan dianggap bersebrangan dengan ajaran agama.

 

“Kita berangkat dari nilai-nilai yang sangat agamis, kita ingin melindungi dan kita memahami nasib korban kekerasan. Undang-undang ini bukan hanya mempersoalkan perempuan dan laki-laki saja, tetapi kita perlu melepaskan seksualitas kita, dan mulai berpikir dengan hati nurani karena menyangkut penderitaan manusia,” kata Diah selepas rapat Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah RUU PKS di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (18/7/2019).

 

Mengutip dari perkataan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Paransong, Diah mengingatkan, ajaran agama Islam justru berpihak pada perempuan, yang menjadi concern utama dalam RUU PKS ini. “Sebagaimana Pak Ali Taher bilang, Islam sangat mengedepankan martabat perempuan. Tinggal bagaimana melihatnya dan cara pandang kita bagaimana,” jelas legislator PDI-Perjuangan ini.

 

Perbedaan cara pandang dituding menjadi kendala lamanya pembahasan RUU PKS. Menurutnya, selama ini kita semua terjebak pada asumsi kita masing-masing. “ Karena diskusi tentang seksualitas itu tidak familiar, sehingga diasumsikan menjadi tabu, atau bahkan mengkhawatirkan. Ini jadi lambat karena asumsi ini. Kita harus segera buka pembahasan untuk menjawab asumsi-asumsi negatif itu,” tambah legislator dapil Jawa Barat III ini.

 

Sebagai legislator, lanjut Diah, dirinya terus kita berupaya untuk memperbaiki konstruksi undang-undang menjadi kontribusi nyata. “Semoga nanti kalau bisa diintegrasi dengan UU KUHP, ini bisa mengubah cara pandang baru bagaimana menindak kekerasan seksual. Dimana korbannya justru malah banyak yang dieksekusi,” tutup Diah. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Setujui Anggaran 2021 Kemensos Rp 92 triliun
23-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memanfaatkan anggaran sebesar Rp 92...
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
23-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan rencana Menteri Agama Fachrul Razi menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)...
Legislator Dukung KPPPA Ciptakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Berwirausaha
22-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mendukung rencana Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menciptakan pelatihan kewirausahaan khusus...
Komisi VIII Fokus Bahas RUU Penanggulangan Bencana
22-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana menjadi fokus utama Komisi VIII DPR RI sebagai...