Penerapan Program BPNT Melalui E-Warong Terkendala Perangkat Elektronik

23-07-2019 / KOMISI IV

Anggota DPR RI Guntur Sasono Foto : Ayu/mr

 

Anggota DPR RI Guntur Sasono menilai kebijakan pemerintah terkait pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong) masih terkendala perangkat elektronik. Karena masih banyak di daerah e-warong yang belum memiliki perangkat elektronik yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau non tunai.

 

Demikian diungkapkan politisi Fraksi Partai Demokrat itu ketika mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional (Divre) Sulawesi Selatan, di Makassar, Senin (22/7/2019).

 

"Sejatinya program BPNT ini sangat baik untuk menanggulangi kemiskinan. Namun sayangnya di desa-desa masih ada warung yang belum memiliki perangkat elektroniknya. Tentu ini menjadi permasalahan baru bagi masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ketika mereka ingin menggunakan KKS untuk pengambilan bantuan pangan di e-warong serta melakukan transaksi pembelian bahan pangan lainnya,"ujar Guntur.

 

Diketahui, e-warong merupakan agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur bantuan dan sudah ditentukan sebagai tempat pencairan, penukaran dan pembelian bahan pangan oleh KPM. Seperti di pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

 

Selain itu, Politisi dapil Jawa Timur VIII ini berharap agar Badan yang dikepalai oleh Budi Waseso tersebut (BULOG), kembali dilibatkan sebagai penyedia dan pendistribusi beras sejahtera (Rastra) dalam program BPNT. Hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi dalam menyikapi banyaknya stok beras (baik yang berasal dari dalam dan luar negeri) yang ada di gudang milik BULOG.

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengadaan Bulog, Bachtiar yang ikut dalam kunjungan ke Sulawesi Selatan tersebut menjelaskan berdasarkan rapat terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia beberapa waktu lalu, BULOG kembali dipercaya menjadi penyedia rastra dalam program BPNT.

 

"InsyaAllah bulan september 2019 mendatang BULOG kembali menjadi penyedia Rastra BPNT. Hal itu tertuang dalam surat edaran Mensos 01/MS/07-2019. Ini menjadi hal yang positif untuk menyeimbangkan stok BULOG antara hulu dan hilir,” terangnya.

 

Ia menambahkan, serapan beras dari masyarakat dalam negeri yang cukup tinggi, ditambah beras impor, sehingga membuat stok beras BULOG menjadi banyak. Bahkan ada yang sudah lebih dari satu tahun tersimpan di Gudang BULOG. “Impor pertama pada bulan April 2018, sekarang sudah Juli 2019. Jadi sudah 1 tahun lebih 3 bulan beras impor tersebut ada di gudang BULOG," jelas Bachtiar.

 

Meski demikian, lanjut Mantan Pangdam VII/Wirabuana (sekarang VII Hassanudin, Sulawesi Selatan) ini, ia menjamin kualitas dan mutu Beras BULOG tetap tinggi. Hal ini sekaligus mengklarifikasi adanya anggapan bahwa beras BULOG itu buruk. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bukan Impor, Pemerintah Harus Berdayakan Petani Garam
27-01-2020 / KOMISI IV
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet menyoroti rencana Pemerintah yang akan melakukan impor garam. Menurutnya, langkah tersebut...
Kaji Ulang Impor Bahan Baku Daur Ulang Plastik dan Kertas
24-01-2020 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono merasa terusik dengan temuan kontainer berisi sampah plastik di Pelabuhan Tanjung...
Mahasiswa Kritisi Persoalan Pangan, Diapresiasi Legislator
23-01-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mengapresiasi adanya kunjungan dari mahasiswa-mahasiwa Teknologi Pangan Universitas Juanda Bogor. Menurutnya, mahasiswa...
Komisi IV Temukan Kontainer Sampah Impor di Tanjung Priok
23-01-2020 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta PT....