Catatan Banggar Untuk RUU Pertanggungjawaban APBN 2018

23-07-2019 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto: Grace/rni

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan sejumlah catatan dalam perumusan kesimpulan untuk dimasukan ke dalam RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018. Adapun catatan itu ialah agar pemerintah meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga khususnya yang belum mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

“Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset pemerintah, dengan melakukan penertiban aset yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian dan lembaga,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah usai Rapat Kerja dengan perwakilan pemerintah di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

 

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual. Hal itu menurutnya penting dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

 

Said juga meminta pemerintah agar menyebarluaskan informasi laporan keuangan pemerintah pusat kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan meningkatkan Penggunaan informasi laporan keuangan pemerintah pusat.

 

Politisi dapil Jawa Timur XI itu menambahkan, pemerintah juga diminta agar memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif efisien dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya.

 

“Selain itu pemerintah agar meningkatkan peran dan kualitas aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang dimulai dari tahap perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran,” jelas Said.

 

Dipandang juga perlunya dorongan untuk melakukan pembinaan secara intensif dan pendampingan dalam menindaklanjuti temuan BPK, terutama kepada kementerian yang belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Dorong Percepatan Pengalihan Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan
25-01-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong percepatan pengalihan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan...
Banggar DPR Evaluasi Penerimaan Negara oleh Kemenkeu Sulsel
13-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera memenuhi capaian yang masih...
Banggar DPR Dukung Tambahan Anggaran Renovasi Stadion Mattoangin
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan menjadi fokus yang dibahas Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Gubernur Sulsel...
Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya...