Penerimaan Negara Sektor Perikanan Masih Minim

23-07-2019 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat memimpin Kunjungan Kerja ke Bali. Foto: Ane/rni 

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyayangkan sumbangsih sektor perikanan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai belum optimal. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya maritim yang cukup besar.

 

Demikian diungkapkannya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Direktur PNBP Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB dan NTT Untung Basuki, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Yuliadi di Bali, Senin (22/7/2019).

 

“Kita belum melihat optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui perikanan, ini luput dari perhatian kita. Karena kita menyaksikan begitu banyak sumber daya alam kita, tetapi sumbangsihnya ke APBN masih sangat minim," ujar Hafisz.

 

Politisi PAN itu menuturkan, PNBP merupakan salah satu sektor yang menjanjikan untuk penerimaan negara, selain pajak. Sehingga melalui PNBP diharapkan dapat menyelamatkan APBN dari defisit anggaran dan keseimbangan primer negatif.

 

Untuk itu, ia mendorong optimalisasi PNBP di berbagai sektor, termasuk perikanan. Menurutnya, selama 5 tahun terakhir kontribusi PNBP perikanan belum pernah mencapai target. Misalnya pada tahun 2018, PNBP sektor perikanan hanya mencapai Rp 431,83 miliar dari target Rp 600 miliar.

 

“Untuk sektor perikanan terbukukan Rp 600 miliar, sementara menurut pakar sumber resources laut kita bisa mencapai Rp 38 triliun, ini hanya sektor perikanan saja. Nah, maka ini yang harus kita kejar, " tandas legislator dapil Sumatera Selatan itu.

 

Sementara itu, Direktur PNBP Kemenkeu Wawan Sunarjo menyampaikan salah satu faktor kendala dalam pengelolaan PNBP sektor perikanan adalah Harga Patokan Ikan (HPI). Menurutnya, HPI yang berlaku saat ini masih sama dengan tahun 2012, atau belum pernah mengalami penyesuaian dengan perkembangan harga jual rata-rata yang berlaku di pasar domestik maupun internasional.

 

Selain itu, perhitungan PNBP masih didasarkan pada Gross Tonage (GT) Kapal,  alat-alat tangkap yang digunakan dan wilayah penangkapan ikan, sehingga PNBP yang diterima kemungkinan tidak optimal karena bukan dihasilkan dari volume riil ikan yang ditangkap. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Lesu, Masih Ada Peluang Tingkatkan Ekonomi 2020
27-01-2020 / KOMISI XI
Kondisi perekonomian global yang tengah melesu, tak menyurutkan Komisi XI DPR RI untuk mengapresiasi kinerja Bank Indonesia (BI). Selaku pemegang...
Alokasi PMN Untuk Sektor Energi Panas Bumi Masih Rendah
24-01-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyayangkan masih kurangnya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang didapatkan PT. Geo Dipa Energi...
Program Biodiesel Sangat Strategis Bagi Negara
24-01-2020 / KOMISI XI
Program yang sedang dicanangkan Pemerintah berupa pemanfaatan sawit untuk biodiesel dinilai sangat strategis bagi kepentingan negara. Selain sebagai energi terbarukan...
Pastikan PMN Berjalan Efektif, Komisi XI Dukung PT. Geo Dipa Kembangkan EBT
24-01-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI berkomitmen akan terus mengawasi penggunaan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN kepada PT....