Harus Ada Koordinasi Dengan Kepolisian Tangani Impor Plastik Mengandung Limbah B3

25-07-2019 / KOMISI III

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yg dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat meninjau kontainer plastik impor yang mengandung limbah B3 yang ada di Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Batam, Kepri Foto 
: Singgih/mr

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan dalam menangani puluhan kontainer plastik impor yang mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus ada koordinasi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bea Cukai dengan penyidik dari Kepolisian.

 

“Kita melihat langsung kondisi kontainer yang berisi limbah plastik yang mengandung limbah B3, dan ingin mengetahui secara detil penanganan kasus hukumnya terutama koordinasi PPNS dengan kepolisian, apakah ada unsur pidana dalam proses masuknya plastik yang terkontaminasi limbah B3 ini,” ungkapnya di Mapolda Batam, usai meninjau kontainer plastik impor yang mengandung limbah B3 yang ada di Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Batam, Kepri, Selasa  (23/07/2019).

 

Dalam kesempatan tersebut, Desmond meminta agar kontainer yang berisi limbah plastik bercampur limbah B3 dilakukan ekspor kembali ke Negara asalnya karena dinilai tak layak dan melanggar hukum. Selain itu akan menggangu dan tidak sejalan dengan semangat bersama untuk mengurangi penggunaan plastik di Indonesia.

 

“Persoalan kontainer yang berisi sampah plastik mengandung limbah B3 ini sudah menjadi pembicaraan nasional, tadi dari pengakuan pemilik barang mengaku bahwa kontainer tersebut bukan berisi plastik namun berisi bahan baku. Ini kita serahkan kepada penyidik untuk menyimpulkan, bila terbukti sampah maka ini melanggar peraturan perundang-undangan dan kontainer-kontainer tersebut harus dikembalikan ke Negara asalnya,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Kapolda Kepulaua Riau Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa kasus impor limbah plastik yang mengandung B3 tersebut ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sesuai dengan lingkup kewenangan undang-undang. Meski demikian, PPNS tetap melakukan koordinasi dengan Kepolisian guna mengungkap permasalahan tersebut.

 

“Untuk penyidikan kasus kontainer impor sampah plastik bercampur limbah B3 dilakukan oleh PPNS Bea Cukai  namun tetap dilakukan koordinasi dan dibawah pengawasan dari kepolisian,” ujarnya.

 

Diketahui, setidaknya ada 65 kontainer impor plastik yang diduga mengandung limbah B3, namun setelah dilakukan telaah dinyatakan ada 38 kontainer limbah plastik mengandung B3, 11 kontainer limbah plastik tercampur sampah dan 16 kontainer  lainnya tidak mengandung B3 dan tidak tercampur sampah. Terhadap 49 kontainer bermasalah. (skr/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Desak Pimpinan dan Dewas KPK Bentuk Peraturan Pelaksana UU Tipikor
28-01-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera membentuk Peraturan Pelaksana...
Kekosongan Jabatan Definitif Deputi Penindakan KPK Harus Segera Diisi
27-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti kekosongan jabatan pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang...
Komisi III Tegaskan Dewas KPK Pahami Mekanisme Perundang-undangan
27-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami...
Langkah Polda Jabar Antisipasi Sunda Empire Diapresiasi Komisi III
25-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) dalam melakukan penyelidikan dan...