Legislator Tak Setuju Bea Impor Ethanol Asal Pakistan 0 Persen

25-07-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Erwin TPL Tobing. Foto:Runi/rni

 

Anggota Komisi VI DPR RI Erwin TPL Tobing mengaku tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terkiat bea impor ethanol dari Pakistan 0 persen. Menurutnya, bea impor 0 persen ini bisa disalahgunakan karena lebih murah daripada ethanol milik Indonesia. Ia khawatir ada penyimpangan akibat harga ethanol asal Pakistan yang lebih murah.

 

“Kalau saya pribadi tidak setuju kalau impor itu 0 persen. Lalu bagaimana produk ethanol yang ada di Indonesia? Bayangkan saja nanti alkohol itu bisa murah. Siapa bisa kontrol?” tegas Erwin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua MUI, Ketua ASENDO, dan Ketua APTRI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2019).

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan bagaimana bentuk pengawasan terhadap impor ini. Jika bea ethanol dari luar 0 persen, alkohol di Indonesia bisa berlimpah. Kelimpahan ethanol ini dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan sehingga harus ada badan yang mengawasi.

 

“Bagaimana pengawasannya? Kalau  barang alkohol masuk 0 persen, bisa banjir (alkohol) di sini. Siapa bisa mengawasi bahwa itu hanya untuk kosmetik, sabun dan (produk) kimia lainnya? Harus ada badan yang mengawasi,” tegas legislator dapil Kalimantan Barat itu.

 

Erwin menambahkan, permasalahan ini perlu didalami lagi karena ada perbedaan pendapat antara Menteri Perdagangan dengan ASENDO. Menteri Perdagangan mengatakan bahwa ethanol dari Indonesia hanya untuk bahan bakar dan kualitas ethanol dari Pakistan lebih tinggi. Sedangkan ASENDO membantah pernyataan tersebut.

 

“Ini juga perlu kita dalami nanti. Menteri Perdagangan harus bicara. Dikatakan bahwa ethanol Indonesia itu hanya untuk bahan bakar dan kualitas Pakistan lebih tinggi itu dibantah oleh asosiasi kita,” tambah Erwin.

 

Sependapat dengan Erwin, Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati meminta peninjauan ulang tentang impor ethanol 0 persen. Menurutnya, kebijakan ini tidak diketahui pengawasan ke depannya seperti apa dan dapat merusak generasi bangsa. “Untuk ke depannya dengan impor ethanol 0 persen ditinjau ulang, karena jangan sampai kita menanggung hal-hal yang kita tidak inginkan,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (gre,rfk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna
13-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat...
Komisi VI Nilai Anggaran Kemendag dan Kemenkop Terlalu Kecil
12-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sebesar Rp 3,57 triliun, dan Kementerian Koperasi dan...
Perizinan Sulit Dinilai Penyebab Investor tak Tertarik ke Indonesia
11-09-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyaknya investor asing beralih memilih...
Revisi UU Desain Industri Harus Lindungi UMKM
11-09-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai revisi atau penggantian undang-udang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang...