Legislator Tak Setuju Bea Impor Ethanol Asal Pakistan 0 Persen

25-07-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Erwin TPL Tobing. Foto:Runi/rni

 

Anggota Komisi VI DPR RI Erwin TPL Tobing mengaku tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terkiat bea impor ethanol dari Pakistan 0 persen. Menurutnya, bea impor 0 persen ini bisa disalahgunakan karena lebih murah daripada ethanol milik Indonesia. Ia khawatir ada penyimpangan akibat harga ethanol asal Pakistan yang lebih murah.

 

“Kalau saya pribadi tidak setuju kalau impor itu 0 persen. Lalu bagaimana produk ethanol yang ada di Indonesia? Bayangkan saja nanti alkohol itu bisa murah. Siapa bisa kontrol?” tegas Erwin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua MUI, Ketua ASENDO, dan Ketua APTRI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2019).

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan bagaimana bentuk pengawasan terhadap impor ini. Jika bea ethanol dari luar 0 persen, alkohol di Indonesia bisa berlimpah. Kelimpahan ethanol ini dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan sehingga harus ada badan yang mengawasi.

 

“Bagaimana pengawasannya? Kalau  barang alkohol masuk 0 persen, bisa banjir (alkohol) di sini. Siapa bisa mengawasi bahwa itu hanya untuk kosmetik, sabun dan (produk) kimia lainnya? Harus ada badan yang mengawasi,” tegas legislator dapil Kalimantan Barat itu.

 

Erwin menambahkan, permasalahan ini perlu didalami lagi karena ada perbedaan pendapat antara Menteri Perdagangan dengan ASENDO. Menteri Perdagangan mengatakan bahwa ethanol dari Indonesia hanya untuk bahan bakar dan kualitas ethanol dari Pakistan lebih tinggi. Sedangkan ASENDO membantah pernyataan tersebut.

 

“Ini juga perlu kita dalami nanti. Menteri Perdagangan harus bicara. Dikatakan bahwa ethanol Indonesia itu hanya untuk bahan bakar dan kualitas Pakistan lebih tinggi itu dibantah oleh asosiasi kita,” tambah Erwin.

 

Sependapat dengan Erwin, Anggota Komisi VI DPR RI Linda Megawati meminta peninjauan ulang tentang impor ethanol 0 persen. Menurutnya, kebijakan ini tidak diketahui pengawasan ke depannya seperti apa dan dapat merusak generasi bangsa. “Untuk ke depannya dengan impor ethanol 0 persen ditinjau ulang, karena jangan sampai kita menanggung hal-hal yang kita tidak inginkan,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (gre,rfk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ratifikasi Perdagangan Internasional Harus Menguntungkan
27-01-2020 / KOMISI VI
Ratifikasi atau perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara-negara luar harus memiliki potensi yang menguntungkan dalam negeri, seperti halnya produk...
BUMN Harus Gerakkan Ekonomi Nasional
23-01-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa menegaskan perusahaan-perusahaan yang tergabung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi penggerak roda...
Komisi VI Bahas Tuntutan Gubernur Babel Terhadap Saham PT. Timah
23-01-2020 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menerima audiensi Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman guna menerima masukan dan pendapat berkaitan dengan upaya yang...
Jiwasraya Diingatkan Segera Bayar Kewajiban Kepada Nasabah
15-01-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina kembali meminta Kementerian BUMN agar mendorong PT Asuransi Jiwasraya segera membayar kewajibannya kepada...