Tiga Hasil Penyelidikan Pansus Angket DPR RI Tentang Pelindo II Tahap Kedua

25-07-2019 / PARIPURNA

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI tentang Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Rieke Dyah Pitaloka foto bersama dengan Pimpinan DPR RI usai membacakan laporannya Foto : Jaka/mr

 

Sidang Paripurna DPR RI secara aklamasi memutuskan menerima laporan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II tahap Kedua. Selain itu Pansus juga menghasilkan tiga Poin hasil penyelidikannya yang memperkuat Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 

“Pertama, perpanjangan Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT dan KSO TPK Koja,” ungkap Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI tentang Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Rieke Dyah Pitaloka dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (25/7/2019).

 

Berdasarkan penyelidikan Pansus, perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT tidak melalui proses yang sesuai peraturan perundang-undangan dan terindikasi merugikan Negara. Hal ini sesuai dengan hasil audit investigasi BPK RI bahwa pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT oleh Hutchison Port Holding (HPH) terindikasi melanggar hukum dan merugikan Negara hingga Rp 4,08 triliun.

 

Selain itu perpanjangan pengelolaan dan pengoperasian TPK Koja oleh HPH memiliki proses yang sama dengan perpanjangan pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT, sehingga terindikasi juga melanggar hukum dan merugikan Negara sebesar Rp 1,8 triliun.

 

“Kedua, Global bond diterbitkan tanpa dasar perencanaan yang jelas sehingga saat ini realisasi penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan dari penerbitan Global Bond itu sendiri. Selain itu berdasarkan penyelidikan Pansus setelah melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan-pelabuhan yang direncanakan pembangunannya dengan dana global bond, realisasi pembangunan pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak sesuai dengan rencana awal. Studi kelayakan yang dilakukan juga hasilnya tidak jelas, bahkan dilakukan review terhadap studi kelayakan itu sendiri,” tambah Rieke.

 

Dilanjutkannya, Global bond yang diterbitkan oleh PT. Pelindo II sebagian besar digunakan untuk pembangunan terminal petikemas Kalibaru dan perpanjangan pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT dan KSO TPK Koja digunakan sebagai jamninan kepada investor. Potensi kerugian global bond berdasarkan audit investigasi BPK RI adalah Rp 202,708 miliar

 

Ketiga, lanjut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu, terkait Pembangunan terminal Kalibaru. Pembangunan terminal kalibaru tidak sesuai dengan rencana, dari yang seharusnya beroperasi pada tahun 2014 tetapi baru beroperasi pada tahun 2017. Dan berdasarkan audit investigasi BPK RI, Pembangunan terminal Petikemas Kalibaru (NPCT-1) menghabiskan dana yang sangat besar, bahkan terindikasi merugikan Negara dan berpotensi gagal konstruksi. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Sahkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020
22-01-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang dipimpim Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, mengesahkan 50 Rancangan...
Masalahan Daerah Kepulauan Penting Dicermati Secara Serius
22-01-2020 / PARIPURNA
Wilayah Republik Indonesia begitu luas dengan bentuk pulau-pulau. Namun demikian dapat dipersatukan dengan bentuk NKRI yang dilandasi dengan konstitusional dalam...
Wacana Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kilogram Dikritisi
22-01-2020 / PARIPURNA
Distribusi tertutup gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diwacanakan Pemerintah dikritisi legislator di Parlemen. Walau belum ditetapkan, ternyata harga gas...
Ketua DPR Pandu Pelantikan Dua Anggota PAW
22-01-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI, Puan Maharani memandu pelantikan dua Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW), dalam Rapat Paripurna DPR RI...