Perhatian Pemerintah terhadap Industri Maritim Masih Minim

25-07-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai perhatian pemerintah terhadap industri maritim masih minim. Bambang mengatakan, baik industri perikanan, industri galangan kapal, dan industri pelayaran masih mengalami kesulitan akibat kurangnya fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah.

 

“Kesulitan yang dihadapi industri maritim selain kurangnya fasilitas, juga diperparah dengan infrastruktur yang sangat lambat,” ujar Bambang, saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang V Tahun 2018-2019 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

 

Sebagai contoh, sambung politisi Partai Gerindra ini, pada industri galangan kapal, mereka mengalami kesulitan terhadap kurangnya fasilitas atau perhatian dari pemerintah pusat terhadap galangan - galangan kapal di Indonesia. Sehingga, karyawan - karyawan yang bekerja disana terpaksa beralih profesi.

 

“Hampir sekitar 50 persen galangan kapal kita mengalami kesulitan karena kurangnya fasilitas atau perhatian dari pemerintah pusat terhadap galangan - galangan kapal di Indonesia. Sehingga, karyawan yang bekerja disana beralih profesi sebagai pengemudi ojek online,” ungkap Bambang.

 

Terkait hal itu, Bambang juga menyampaikan, industri pelayaran juga mengalami masalah dimana kurangnya perhatian intensif terhadap fasilitas pelayaran juga bunga bank lebih tinggi dari bunga komersial. “Sedangkan, fasilitas kepada industri pelayaran tidak ada perhatian insentif dan bunga banknya lebih tinggi dari bunga komersial,” keluhnya.

 

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan perhatiannya terhadap industri maritim, dimana industri maritim dapat memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pariwisata. “Kami memohon perhatian dari pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan terhadap maritim karena ini yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pariwisata,” pungkas Bambang. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Sahkan Ratifikasi IA-CEPA
06-02-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar mengesahkan ratifikasi Rancangan...
Kaji Wacana Pengalihan Pembuatan Surat Kelengkapan Berkendara ke Kemenhub
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Irwan mengimbau agar wacana pengalihan pembuatan SIM, STNK, dan BPKB dari institusi Kepolisian kepada Kementerian Perhubungan dapat...
Legislator Minta Kementerian LHK Kembali Jadi Mitra Komisi VII
06-02-2020 / PARIPURNA
Komisi VII DPR RI saat ini sedang mendalami revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Di...
Anggota DPR Duga Ada Manipulasi Laporan Keuangan pada Kasus Jiwasraya
06-02-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Aulymenyampaikan, dalam perkembangannya ada beberapa hal penting yang menjadi catatan dari Fraksi PKS terkait dengan...