Perhatian Pemerintah terhadap Industri Maritim Masih Minim

25-07-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai perhatian pemerintah terhadap industri maritim masih minim. Bambang mengatakan, baik industri perikanan, industri galangan kapal, dan industri pelayaran masih mengalami kesulitan akibat kurangnya fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah.

 

“Kesulitan yang dihadapi industri maritim selain kurangnya fasilitas, juga diperparah dengan infrastruktur yang sangat lambat,” ujar Bambang, saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang V Tahun 2018-2019 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

 

Sebagai contoh, sambung politisi Partai Gerindra ini, pada industri galangan kapal, mereka mengalami kesulitan terhadap kurangnya fasilitas atau perhatian dari pemerintah pusat terhadap galangan - galangan kapal di Indonesia. Sehingga, karyawan - karyawan yang bekerja disana terpaksa beralih profesi.

 

“Hampir sekitar 50 persen galangan kapal kita mengalami kesulitan karena kurangnya fasilitas atau perhatian dari pemerintah pusat terhadap galangan - galangan kapal di Indonesia. Sehingga, karyawan yang bekerja disana beralih profesi sebagai pengemudi ojek online,” ungkap Bambang.

 

Terkait hal itu, Bambang juga menyampaikan, industri pelayaran juga mengalami masalah dimana kurangnya perhatian intensif terhadap fasilitas pelayaran juga bunga bank lebih tinggi dari bunga komersial. “Sedangkan, fasilitas kepada industri pelayaran tidak ada perhatian insentif dan bunga banknya lebih tinggi dari bunga komersial,” keluhnya.

 

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan perhatiannya terhadap industri maritim, dimana industri maritim dapat memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pariwisata. “Kami memohon perhatian dari pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan terhadap maritim karena ini yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pariwisata,” pungkas Bambang. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU KUHP dan Pemasyarakatan Akan Dibahas di Komisi III
03-04-2020 / PARIPURNA
Wakil Ketua DPR RI bidang Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin memimpin Rapat Paripurna yang dihadiri oleh...
Fraksi-Fraksi Sampaikan Pendapat RUU pada Rapat Paripurna
02-04-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI Kedua Masa Persidangan III Periode 2019-2020 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin membahas...
Legislator Minta Pemerintah Beri Perlindungan Bagi Rakyat yang Terdampak Corona
02-04-2020 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengimbau semua pihak untuk memberi perhatian serius kepada para tenaga medis yang tengah...
Paripurna DPR Setujui KAP Pengaudit Laporan BPK
30-03-2020 / PARIPURNA
DPR RI menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu Karsono Soewito dan Rekan, untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan...