Perhatian Pemerintah terhadap Industri Maritim Masih Minim

25-07-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai perhatian pemerintah terhadap industri maritim masih minim. Bambang mengatakan, baik industri perikanan, industri galangan kapal, dan industri pelayaran masih mengalami kesulitan akibat kurangnya fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah.

 

“Kesulitan yang dihadapi industri maritim selain kurangnya fasilitas, juga diperparah dengan infrastruktur yang sangat lambat,” ujar Bambang, saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang V Tahun 2018-2019 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

 

Sebagai contoh, sambung politisi Partai Gerindra ini, pada industri galangan kapal, mereka mengalami kesulitan terhadap kurangnya fasilitas atau perhatian dari pemerintah pusat terhadap galangan - galangan kapal di Indonesia. Sehingga, karyawan - karyawan yang bekerja disana terpaksa beralih profesi.

 

“Hampir sekitar 50 persen galangan kapal kita mengalami kesulitan karena kurangnya fasilitas atau perhatian dari pemerintah pusat terhadap galangan - galangan kapal di Indonesia. Sehingga, karyawan yang bekerja disana beralih profesi sebagai pengemudi ojek online,” ungkap Bambang.

 

Terkait hal itu, Bambang juga menyampaikan, industri pelayaran juga mengalami masalah dimana kurangnya perhatian intensif terhadap fasilitas pelayaran juga bunga bank lebih tinggi dari bunga komersial. “Sedangkan, fasilitas kepada industri pelayaran tidak ada perhatian insentif dan bunga banknya lebih tinggi dari bunga komersial,” keluhnya.

 

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan perhatiannya terhadap industri maritim, dimana industri maritim dapat memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pariwisata. “Kami memohon perhatian dari pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan terhadap maritim karena ini yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pariwisata,” pungkas Bambang. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Setujui Laporan Kerja BAKN dan Empat Tim Pengawas
16-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyetujui laporan hasil kerja Badan Akuntabilitas Keuangan...
Paripurna DPR Sepakat 19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Perkawinan
16-09-2019 / PARIPURNA
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor...
Lima Capim KPK Terpilih Harus Bersikap Bijak
16-09-2019 / PARIPURNA
Lima calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK0 terpilih diimbau agar bijak bersikap dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lembaga...
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Capim KPK
16-09-2019 / PARIPURNA
Lima calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI. Kelima capim KPK mendapat persetujuan...