DPR – Pemerintah Sepakati Pertumbuhan Ekonomi 5,2 – 5,5 Persen

25-07-2019 / PARIPURNA

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Foto : Jaka/mr

 

DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 di Masa Persidangan V TS 2018-2019. Dalam Kerangka Ekonomi Makro beserta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2020 disepakati angka pertumbuhan ekonomi antara 5,2 persen hingga 5,5 persen.

 

Demikian diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan kinerja DPR RI dalam pidato Penutupan Masa Sidang Persidangan V Tahun Sidang 2018 – 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

 

Di bidang anggaran, DPR RI bersama Pemerintah juga menyepakati kebijakan fiskal dan ekonomi makro sebagai berikut, laju inflasi ditargetkan 2,0 hingga 4,0 persen, nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS berada di kisaran Rp 14.000 – Rp 14.500 per dolar AS, lifting minyak bumi di kisaran 695 hingga 849 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi di kisaran 1.191 hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari.

 

Selain itu, lanjut Bamsoet, sapaan akrabnya, DPR RI telah menerima Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2019. Atas laporan tersebut, DPR RI berharap agar Pemerintah tidak hanya mengutamakan stabilitas ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal.

 

Selanjutnya, DPR RI bersama Pemerintah juga telah menyelesaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018. “DPR berharap agar pengelolaan APBN di masa mendatang lebih akuntabel, berkualitas, dan tetap mempertahankan status wajar tanpa pengecualian,” kata Bamsoet.

 

Sementara mengenai penggunaan Dana Desa, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menemukan tiga aspek permasalahan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Perencanaan dana desa dinilai belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta belum selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.

 

Berikutnya, masih kata Bamsoet, belum ada regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa, penyelenggaraan, serta pembinaan aparatur desa. Dari aspek pengawasan belum mencakup evaluasi atas kesesuaian APBN dengan skala prioritas penggunaan dana desa serta belum memuat tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Sahkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020
22-01-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang dipimpim Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, mengesahkan 50 Rancangan...
Masalahan Daerah Kepulauan Penting Dicermati Secara Serius
22-01-2020 / PARIPURNA
Wilayah Republik Indonesia begitu luas dengan bentuk pulau-pulau. Namun demikian dapat dipersatukan dengan bentuk NKRI yang dilandasi dengan konstitusional dalam...
Wacana Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kilogram Dikritisi
22-01-2020 / PARIPURNA
Distribusi tertutup gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diwacanakan Pemerintah dikritisi legislator di Parlemen. Walau belum ditetapkan, ternyata harga gas...
Ketua DPR Pandu Pelantikan Dua Anggota PAW
22-01-2020 / PARIPURNA
Ketua DPR RI, Puan Maharani memandu pelantikan dua Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW), dalam Rapat Paripurna DPR RI...