Akibat Karhutla, Kanker Paru-paru Intai Masyarakat Kalteng

29-07-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan​ Foto : Oji/mr 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan mengingatkan dampak dari asap hasil kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA), bahkan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ia mengaku sejak dulu dirinya sudah mengingatkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terkait perlunya melakukan upaya secara komprehensif dan jangka panjang untuk mengatasi dampak karhutla ini. Karhutla menjadi masalah klasik yang hingga kini belum bisa diselesaikan.

 

“Tahun 2015 lalu misalnya juga terjadi karhutla, apakah sekarang sudah selesai dampaknya saya yakin belum. Perokok pasif saja risikonya besar apalagi asap karhutla yang pedih di mata dan sesak jika terhirup, ini sangat berbahaya bagi kesehatan bayi hingga orang dewasa dalam jangka panjang,” ungkap Hang Ali disela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi IX ke Palangka Raya, Kalteng, Jumat (26/7/2019). Tim Kunker Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dewi Asmara (F-Golkar).

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan jika tidak ada tindakan serius, maka 10-15 tahun ke depan risiko penyakit kanker paru-paru bisa menimpa masyarakat Kalteng akibat karhutla ini. Dirinya juga mempertanyakan langkah penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan dan instansi terkait mengenai risiko jangka panjang ini.

 

Pemerintah sampai saat ini menurutnya belum mengambil langkah penelitian dan pemeriksaan secara serius dan intensif. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kesadaran dan kemampuan finansial saja yang memeriksakan dirinya. “Bagaimana dengan orang yang tidak mengerti dan tidak memiliki biaya, di sinilah peran pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat," sergah Hang Ali.

 

Terkait penyebab karhutla, ia menengarai pembukaan lahan dengan cara ditebang (metode biasa) membutuhkan biaya mahal, sehingga ada oknum yang mengambil jalan pintas dengan membersihkan lahan dengan cara dibakar. Hal semacam ini harus segera dihentikan, ia mendorong semua pihak mengambil tindakan tegas terhadap pembakaran lahan ini.

 

Legislator daerah pemilihan Kalteng itu menilai, munculnya karhutla juga tak lepas dari banyaknya lahan tidur di Kalteng. Karhutla sebenarnya bisa diminimalisir jika pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada. Sebab jika lahan tersebut produktif kecil kemungkinan terjadi kebakaran.

 

Artinya di Kalteng ini masih banyak lahan tidak produktif, sehingga potensi kebakaran lahan masih sangat tinggi. Ini sebuah tantangan bagaimana Pemda mendorong agar lahan-lahan yang tidak produktif bisa menjadi produktif. “Di Kalteng ini masyarakat yang berprofesi sebagai petani masih sedikit, susah mencari orang lokal yang berminat menjadi petani," tutup Hang Ali.

 

Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Yayuk Indriarti menjelaskan, penderita ISPA di Kalteng memang mengalami kenaikan, pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan membagikan masker kepada masyarakat. “Untuk persiapan obat-obatan dalam penanggulangan warga yang terdampak seperti ISPA dan penyakit lainnya, sudah kami lakukan antisipasi sejak dini. Stok obat masih cukup saat ini ada di masing-masing pusat pelayanan kesehatan," ujarnya.

 

Dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR RI tersebut, pihaknya juga mengakui masalah kualitas sarana dan prasarana kesehatan di Kalteng yang masih rendah. Jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas belum optimal terutama di daerah terpencil. “Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah yang layak huni, sanitasi layak (sampah, limbah dan drainase lingkungan), air bersih dan air minum layak. Serta belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan dasar," pungkas Yayuk saat menjelaskan kendala yang dihadapinya. (oji/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tenaga Pengawas K3 Yogyakarta Perlu Ditambah
12-09-2019 / KOMISI IX
Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak menghadapi kendala, baik dari sudut pandang pengusaha, pekerja,...
Komisi IX Luncurkan Buku Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
06-09-2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI meluncurkan buku putih berjudul “Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Buku ini berisi uraian...
Penolakan Kenaikan Iuran BPJS, Wujud Perlindungan pada Rakyat
04-09-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menegaskan, keputusan DPR RI untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3...
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bebani Rakyat
03-09-2019 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyampaikan, jangan sampai kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan membebani rakyat. Ia menyarankan...