Komisi IX Dukung Peremajaan Peralatan BLK Palangka Raya

29-07-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau pelatihan merias dan komputer di BLK Palangka Raya, Kalimantan Tengah Foto : Oji/mr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menilai peralatan Balai Latihan Kerja (BLK) Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sudah cukup baik. Namun menurutnya perlu ditambah dengan peralatan pendukung yang terbaru dan sesuai kondisi terkini. Untuk itu, ia mendukung peremajaan peralatan pendukung BLK Palangka Raya, guna meningkatkan kualitas pelatihan kepada pesertanya.

 

“Misalnya praktek mesin motor ya harus disediakan motor yang terbaru. Di bidang IT juga harus mengikuti perkembangan zaman, tidak lagi pelatihan servis radio tape saja tapi sudah merambah ke pelatihan servis komputer dan handphone," tambah Imam usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau pelatihan merias dan komputer di BLK Palangka Raya, Kalteng, Jumat (26/7/2019).

 

Politisi PDI-Perjuangan ini juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan dan Gubernur Kalteng untuk proaktif mengembangkan BLK sesuai tuntutan zaman, sekaligus untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kalteng. Bekal keahlian ini juga sangat penting bila ingin bekerja ke luar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

 

“Jenis-jenis pelatihan yang saya lihat antara lain keterampilan merias (salon) cukup banyak peminatnya, juga pelatihan operasional komputer berbasis Windows Office. Keterampilan ini menjadi nilai tambah jika mereka hendak mencari pekerjaan ke luar negeri," tandas Imam.

 

Di bidang Ketenagakerjaan, imbuhnya, Komisi IX DPR RI juga terus menerus mendorong Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan upah yang layak bagi pekerja dan juga menciptakan lapangan pekerjaan dengan melakukan revitalisasi pusat-pusat pembekalan kerja, termasuk BLK dengan melakukan pembinaan dan pendampingan.

 

“Komisi IX DPR RI juga terus mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung program pemerintah yaitu mengirim TKI terlatih menggantikan TKI yang bekerja di sektor informal.  Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan juga patut kita dukung bersama sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat," tutup legislator dapil Jateng III ini.

 

Di lain pihak, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Rivianus Syahril Tarigan menjelaskan hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan sarana dan prasarana maupun peralatan pelatihan yang dimiliki UPT BLK Kalteng, dalam mengikuti perkembangan dunia usaha maupun dunia industri.

 

Peluang Kerja untuk menyerap tenaga kerja berpendidikan terbatas pada dunia usaha/industri. Minimnya Tenaga Pelatih/Pengajar (tenaga instruktur) yang tersedia, serta minimnya anggaran, sehingga per tahun dapat melatih hanya 10 persen dari kapasitas BLK.

 

“Harapan kami melalui pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) mampu menciptakan peluang kerja dan terbuka lebar. Juga membuka Kelas yang lapangan kerjanya luas seperti pelatihan Operator Alat Berat," pungkas Rivianus.

 

Tim Kunker Komisi IX DPR RI turut didampingi Staf Ahli Kemnaker RI Bidang Kerja Sama Luar Negeri Suhartono, Direktur Bina Standarilisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemnaker RI Sukiyo, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Ikhwanudin beserta jajarannya. (oji/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tenaga Pengawas K3 Yogyakarta Perlu Ditambah
12-09-2019 / KOMISI IX
Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak menghadapi kendala, baik dari sudut pandang pengusaha, pekerja,...
Komisi IX Luncurkan Buku Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
06-09-2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI meluncurkan buku putih berjudul “Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Buku ini berisi uraian...
Penolakan Kenaikan Iuran BPJS, Wujud Perlindungan pada Rakyat
04-09-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menegaskan, keputusan DPR RI untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3...
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bebani Rakyat
03-09-2019 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyampaikan, jangan sampai kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan membebani rakyat. Ia menyarankan...