Papua Barat Tak Miliki Fasilitas Hemodialisis

29-07-2019 / KOMISI IX

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf ke Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Foto : Geraldi/mr

 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mendapati temuan tidak tersedianya fasilitas hemodialisis atau alat cuci darah khusus untuk pasien gagal ginjal di seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Papua Barat. Rumah Sakit Sele Be Solu di Kota Sorong, pun tak memiliki layanan itu. Akibatnya, ketika ada pasien gagal ginjal, layanan cuci darahnya harus dibawa ke Makassar atau Manado, dengan biaya yang sangat besar sekali. Temuan ini manjadi catatan Komisi IX DPR RI.

 

“Itu karena tidak tersedianya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang memadai, sehingga dapat terciptanya Program Jaminan Kesehatan yang berkualitas untuk seluruh penduduk Indonesia, termasuk fasilitas hemodialisis di sini. Menurut pengakuan dokternya, sebenarnya bukan karena alatnya, tetapi karena bangunan gedung yang tidak ada,” urai Dede usai memimpin Tim Kunker Komisi IX DPR RI ke Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (26/7/2019).

 

Dede menambahkan, salah satu solusinya adalah bisa menggunakan bangunan yang ada dan untuk alat cuci darah, melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan alatnya. “Nah solusinya adalah bisa menggunakan bangunan yang ada, alat itu sekarang sudah bisa kerja sama melalui pihak ketiga. Kemudian juga pelatihan sudah disanggupi oleh Pemerintah Provinsi. Hanya nanti tinggal bagaimana bangunan yang ada bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

 

Politisi Partai Demokrat itu berharap kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan BPJS Kesehatan dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik mulai dari sarana dan prasana fasilitas kesehatan untuk pasien dan peserta JKN yang memadai, sehingga dapat terciptanya Program Jaminan Kesehatan yang berkualitas untuk seluruh penduduk Indonesia. (opi/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Cari Solusi Atasi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
21-01-2020 / KOMISI IX
Berdasarkan kesimpulan Raker dan RDP pada tanggal 12 Desember 2019 tidak dapat dilaksanakan,Komisi IX DPR RI meminta Menteri Kesehatan RI,...
BPJS Kesehatan Memang Dirancang Defisit
21-01-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang dirancang untuk defisit, tidak seperti...
Komisi IX Minta Komitmen Pemerintah Soal Kenaikan Iuran Jkn
21-01-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta komitmen pemerintah terkait dengan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Utamanya...
Komisi IX Dukung KSPI Kritisi RUU Cipta Lapangan Kerja
21-01-2020 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IXDPR RI Ansory Siregar menegaskan bahwa dirinya mendukung langkah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengkritisi Omnibus...