Sarpras Polda NTT Masih Minim

29-07-2019 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery dengan Kapolda NTT Irjen Raja Erizman Foto : Sofyan/mr

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menemukan sejumlah fakta bahwa sarana, prasarana dan infrastruktur gedung Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) masih minim dan tidak layak. Bahkan beberapa waktu lalu ia sempat meninjau gedung penyelidikan perkara di Mapolda NTT, yang menurutnya sangat tidak layak. Ia mendorong renovasi infrastruktur Mapolda NTT.

 

“Oleh sebab itu, (beberapa waktu yang lalu) saya bicara dengan Asrena Mabes Polri, dan kita mendapat lampu hijau anggaran untuk renovasi Polda NTT,” kata Herman usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda NTT Irjen Raja Erizman dan jajaran, beserta Kapolres se-NTT di Mapolda NTT, Kupang, Jumat (26/7/2019).

 

Herman menambahkan, pihaknya juga memberi perhatian pada sarpras Polres di wilayah hukum NTT yang akan menangani 9 Pilkada pada tahun 2020 mendatang. “Sarpras Polres yang akan menangani Pilkada juga menjadi hal yang kami perhatikan. Mereka butuh alat komunikasi, kendaraan, dan sarpras lainnya karena jumlah personel tidak memadai,” tandas Herman.

 

Selain itu, politisi PDI-Perjuangan itu juga mengaku prihatin dengan rasio jumlah personel polisi di Polda NTT dengan luas wilayah NTT, yang hanya berkisar 40 persen. Kapolda NTT menyebutkan, Polda NTT membutuhkan 22 ribu personel, namun kini hanya ada 9 ribu personel. “Kami prihatin dengan kondisi Polda. Rasio personel sangat jomplang,” imbuh Herman.

 

Di sisi lain, legislator dapil NTT II itu menambahkan, Komisi III DPR RI mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda NTT, seluruh Kapolres, hingga Polsek dan Pospol di wilayah hukum NTT yang telah mengamankan dan mengawal hajatan Pemilu pada 17 April yang lalu, sehingga pesta demokrasi berjalan aman, nyaman, dan berhasil hingga hasil rekapitulasi.

 

Sebelumnya, Kapolda NTT Irjen Raja Erizman menjelaskan, dari kebutuhan 22 ribu personel Kepolisian untuk seluruh wilayah NTT, kini pihaknya hanya memiliki 9 ribu personel. Ia juga mengeluhkan mengenai pembentukan Polres di sejumlah wilayah NTT. Pasalnya hingga kini, masih ada Polres yang membawahi 3 kabupaten. Sementara terkait infrastruktur di Mapolda NTT, pihaknya telah mengajukan pembangunan gedung baru. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Desak Pimpinan dan Dewas KPK Bentuk Peraturan Pelaksana UU Tipikor
28-01-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera membentuk Peraturan Pelaksana...
Kekosongan Jabatan Definitif Deputi Penindakan KPK Harus Segera Diisi
27-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti kekosongan jabatan pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang...
Komisi III Tegaskan Dewas KPK Pahami Mekanisme Perundang-undangan
27-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami...
Langkah Polda Jabar Antisipasi Sunda Empire Diapresiasi Komisi III
25-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) dalam melakukan penyelidikan dan...