Pemindahan Ibu Kota Harus Aktif Libatkan Masyarakat

31-07-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno Foto : Angga/mr

 

Gagasan mengenai pemindahan ibu kota pada akhirnya telah dikerucutkan dalam studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada tiga provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Timur, dan Selatan. Tentu bukan hanya kebutuhan fisik dari suatu daerah tersebut yang menjadi pertimbangan, melainkan juga kebutuhan non-fisik seperti melibatkan sumber daya manusia harus menjadi pertimbangan utama.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (29/7/2019). Ia menyampaikan bahwa masyarakat wajib dilibatkan aktif dalam upaya mewujudkan ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan tersebut.

 

“Kalau jadi ini harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal, juga memberikan manfaat bagi Indonesia secara keseluruhan. Bappenas juga sudah menyampaikan bahwa mereka telah membuat hitung hitungan multiplier effect daripada pemindahan ibu kota negara kalau dipindahkan ke Kalimantan dampaknya akan seperti apa,” ujar politisi yang akrab disapa Jeno ini.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa kesiapan fisik untuk Kalteng dalam menunjang perpindahan 1,6 juta penduduk masih sangat memadai. Dalam studi Bappenas dibutuhkan 40 ribu hektar luas tanah untuk memindahkan jumlah penduduk tersebut, sedangkan Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah sebesar 15 juta hektar.

 

“Kalau dari kesiapan fisik, segi kebutuhan lahan, kita lihat rencana yang dibuat Bappenas sampai sejauh ini kan studinya butuh sekitar 40 ribu hektar. Untuk memindahkan kurang lebih 1,6 juta penduduk. 40 ribu hektar tentu kalau kita bandingkan luas kalteng yg 15 juta hektar tentu secara ketersediaan lahan itu ada,” sebut Jeno.

 

Ibu kota yang baru menurut politisi dapil Kalimantan Barat ini harus bisa merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang besar yang tentunya harus ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu Jeno meminta secara khusus agar sektor SDM ini diperkuat sebagai bagian kekuatan nasional.

 

“Ada hal-hal yang harus dikembangkan tidak hanya kepada industri yang ekstraktif atau berbasis SDA. Untuk itu ya secara tidak langsung SDM-nya harus dipersiapkan. Menyiapkan SDM tentu kita tak bicara setahun atau dua tahun saja, ada dimensi waktu yang panjang yang harus ditempuh, sehingga ini harus menjadi catatan kita,” tukasnya.

 

Kunker Reses ini turut diikuti sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, diantaranya Eva Kusuma Sundari (PDI-Perjuangan), I.G.A Rai Wijaya (PDI-Perjuangan), Tutik Kusuma Wardhani (F-Demokrat), Sukiman (F-PAN), Amirul Tamim (F-PPP), dan Muhammad Nur Purnamasidi (F-PG). (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Lesu, Masih Ada Peluang Tingkatkan Ekonomi 2020
27-01-2020 / KOMISI XI
Kondisi perekonomian global yang tengah melesu, tak menyurutkan Komisi XI DPR RI untuk mengapresiasi kinerja Bank Indonesia (BI). Selaku pemegang...
Alokasi PMN Untuk Sektor Energi Panas Bumi Masih Rendah
24-01-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyayangkan masih kurangnya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang didapatkan PT. Geo Dipa Energi...
Program Biodiesel Sangat Strategis Bagi Negara
24-01-2020 / KOMISI XI
Program yang sedang dicanangkan Pemerintah berupa pemanfaatan sawit untuk biodiesel dinilai sangat strategis bagi kepentingan negara. Selain sebagai energi terbarukan...
Pastikan PMN Berjalan Efektif, Komisi XI Dukung PT. Geo Dipa Kembangkan EBT
24-01-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI berkomitmen akan terus mengawasi penggunaan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN kepada PT....