‘Transfer Pricing’ Harus Dilawan

31-07-2019 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam Foto : Erman/mr

 

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan nilai transfer susatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud maupi transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam kebijakan tersebut harus dilawan karena merugikan penerimaan Negara.

 

Demikian diungkapkan Ecky usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jawa Timur III, Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Jatim II, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Malang, Jawa Timur, Senin (29/7/2019).

 

“Kita harus melakukan perlawanan. Kita menyatakan bahwa kita lawan transfer pricing, Kenapa? Karena transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multi nasional itu jelas sangat merugikan penerimaan negara kita,” tegas legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 

Ecky berpendapat, beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah sebagai upaya melawan praktek transfer pricing. Pertama menurut Ecky, pemerintah harus memperkuat sisi keahlian fiskus (aparat pajak) tentang regulasi dan praktik transfer pricing di dunia internasional.

 

“Yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan data, soft data, baik data yang ada di setiap lembaga yang ada di Indonesia maupun dengan negara-negara sahabat. Seperti data yang diperoleh automatic exchange of information itu harus betul-betul digunakan,” tambahnya.

 

Poin ketiga sebagai upaya melawan transfer pricing yaitu memperbaiki regulasi perpajakan sehingga bisa mereduksi transfer pricing. “Keempat melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara yang diduga ada perusahaan-perusahaan yang melakukan transfer pricing di Indonesia. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Lawan transfer pricing,” pungkasnya. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PSN 2020 Harus Bantu Pulihkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19
05-06-2020 / KOMISI XI
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak COVID-19 pada...
Pemerintah Perlu Pastikan Protokol ‘New Normal’ Tersinergi Antara Kesehatan dan Ekonomi
05-06-2020 / KOMISI XI
Pemerintah tengah merencanakan pelonggaran PSBB dengan ketentuan new normal atau normal baru. Langkah persiapan ini dilakukan agar masyarakat dapat beradaptasi...
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Tepat Disebut sebagai Stimulus Fiskal
04-06-2020 / KOMISI XI
Pemerintah kembali merevisi total biaya penanganan Covid-19 kedalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan pertambahan anggaran dari Rp 405,1 triliun...
Bongkar Pasang APBN-P 2020, Bukti Data dan Asumsi Tidak Kredibel
03-06-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai bongkar pasang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun...