Pertamina Hadapi Kendala Pendistribusian BBM di Daerah 3T

30-07-2019 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus mendapatkan temuan bahwa PT. Pertamina menghadapi kendala dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), seperti di Provinsi Maluku. Di Maluku banyak daerah yang sulit dijangkau, dan tidak bisa menggunakan jalur darat. Kendala lainnya, karena Maluku merupakan daerah kepulauan, cuaca menjadi mudah berubah-ubah dan gelombang laut tinggi.

 

Hal itu diungkapkan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Pegadaian Ambon, Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina, perwakilan Kementerian Perdagangan, perwakilan Kantor Pinjaman Kredit Penanaman Modal (PKPM) di Ambon, Maluku, Senin (29/6/2019).

 

“Kita harus kasih kesempatan, kita harus kasih kewenangan kepada pemerintah karena memang rintangan permasalahannya cukup banyak. Apalagi kalau bicara masalah provinsi yang kepulauan, mulai dari transportasi, kemudian juga mulai dari alam, dan juga Sumber Daya Manusia (SDM). Kita juga perlu kasih kesempatan kepada Pertamina,” ujar legislator daerah pemilihan Jambi ini.

 

Di sisi lain, Ihsan menilai pendistribusian BBM satu harga untuk daerah 3T sudah mulai merata, dan sudah mulai dilakukan. Pemerataan BBM Satu Harga ini merupakan tugas dari pemerintah untuk 124 titik daerah 3T, dengan 11 titik di Maluku. Ia berharap agar pemerataan distribusi BBM Satu Harga bisa secepatnya merata, agar masyarakat yang tinggal di daerah 3T bisa merasakan harga yang merata.

 

Selain itu, masyarakat di daerah 3T tidak terbebani dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. “Pertamina harus optimistis bisa menjalankan program ini dengan baik dan mencapai target pelaksanaan BBM Satu Harga di 124 titik wilayah Indonesia. Dengan demikian, banyak masyarakat yang merasakan dampak dari BBM Satu Harga yang dijual sesuai ketetapan oleh pemerintah,” harap Ihsan. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna
13-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat...
Komisi VI Nilai Anggaran Kemendag dan Kemenkop Terlalu Kecil
12-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sebesar Rp 3,57 triliun, dan Kementerian Koperasi dan...
Perizinan Sulit Dinilai Penyebab Investor tak Tertarik ke Indonesia
11-09-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyaknya investor asing beralih memilih...
Revisi UU Desain Industri Harus Lindungi UMKM
11-09-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai revisi atau penggantian undang-udang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang...