Komisi IX Apresiasi Pemprov Sumut Kurangi Pengangguran

30-07-2019 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay Foto : Singgih/mr

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi pengangguran di wilayahnya, kendati tingkat pengangguran di Sumut masih cukup tinggi. Ia berharap dalam waktu dekat ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Sumut.

 

“Kita berharap dalam waktu dekat ini ada terobosan-terobosan baru yang bisa dilakukan oleh pemerintah termasuk di dalam meningkatkan investasi yang bisa masuk di Sumatera Utara. Dengan demikian (investasi itu) bisa menampung tenaga kerja,” ungkap Saleh saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Medan, Sumut, Sabtu (27/7/2019).

 

Saleh memaparkan, jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di Sumut sebanyak 6,365 juta jiwa. Lebih dari sepertiga penduduk berusia 15 tahun ke atas sebanyak 38,50 persen bekerja menjadi buruh/karyawan atau pegawai. Kemudian 19,80 persen berusaha sendiri, berusaha dan dibantu buruh tidak tetap sebesar 15,16 persen, serta 3,50 persen dilaporkan menjadi pengusaha dengan mempekerjakan buruh tetap/karyawan.

 

Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Sumut bekerja di sektor pertanian (perkebunan, kehutanan dan perikanan) atau sebanyak 37,52 persen, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,16 persen, jasa kemasyarakatan, sosial perorangan sebesar 18,38 persen, sektor industri hanya 9,02 persen. Sisanya bekerja pada sektor pertambangan, kelistrikan, konstruksi, air minum, bangunan, angkutan, komunikasi serta sektor keuangan. 

 

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus terus melakukan inovasi dan pengembangan program di bidang ketenagakerjaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebagai wujud implementasi program prioritas Pemerintah dalam menciptakan 10 juta lapangan kerja hingga tahun 2019,” ungkap Saleh.

 

Lebih lanjut, politisi PAN itu menyampaikan peran penting Balai Latihan Kerja (BLK) guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, mengingat tingkat pendidikan pekerja di Sumut yang masih didominasi tingkat pendidikan SMA sebanyak 33,46 persen, SMP 18,69 persen, dan SD 31,43 persen. “BLK memiliki peran penting di dalam menciptakan SDM yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan dunia kerja saat ini,” ujar Saleh.

 

Legislator dapil Sumut ini juga menyampaikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang masih terus dilakukan dari Sumut, paling banyak ke Malaysia dan kerap mengalami masalah ketika ada pemulangan TKI yang dari Malaysia. Ia menjelaskan, para TKI itu pulang dari Malaysia dan mendarat di Sumut. Atau juga mereka berlabuh di Sumut untuk pulang ke daerahnya masing-masing.

 

“Mereka kekurangan biaya untuk mengatasi persoalan pemulangan tenaga karena dari daerah-daerah lain, katakanlah seperti dari NTB, Madura dan sebagainya itu justru mendarat di Medan. Dan ini perlu dana yang cukup untuk memulangkan mereka ke daerahnya masing-masing. Ini menjadi kendala yang harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat,” ujarnya. (skr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tenaga Pengawas K3 Yogyakarta Perlu Ditambah
12-09-2019 / KOMISI IX
Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak menghadapi kendala, baik dari sudut pandang pengusaha, pekerja,...
Komisi IX Luncurkan Buku Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
06-09-2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI meluncurkan buku putih berjudul “Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Buku ini berisi uraian...
Penolakan Kenaikan Iuran BPJS, Wujud Perlindungan pada Rakyat
04-09-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menegaskan, keputusan DPR RI untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3...
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bebani Rakyat
03-09-2019 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyampaikan, jangan sampai kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan membebani rakyat. Ia menyarankan...