Pemindahan Ibu Kota Jangan Bebani APBN

31-07-2019 / KOMISI XI

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya Foto : Angga/mr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno mendesak agar pemerintah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menciptakan strategi rancangan anggaran pemindahan ibu kota. Ia menyebut bahwa kebutuhan biaya pembangunan akan sangat tinggi sehingga harus digunakan strategi yang realistis.

 

Hal ini ia sampaikan usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Kalteng, Senin (29/7/2019). Menurutnya melakukan kerja sama dengan swasta akan diproyeksikan ke depan untuk membantu pembangunan perpindahan ibu kota tersebut.

 

“Kerja sama dengan pihak swasta dan segala macam seperti yang disampaikan oleh teman-teman di Bappenas misalnya, apakah aset-aset yang ada di Jakarta hari ini dikerjasamakan dengan swasta, kemudian pendapatan itu dimanfaatkan untuk menambah biaya pemindahan tersebut,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

 

Legislator dapil Kalimantan Barat itu menekankan agar pemerintah melakukan kerja cerdas dalam mengeksekusi isu yang strategis tersebut. Diketahui bahwa rencana perpindahan ibu kota merupakan planning lama yang akan diwujudkan oleh Pemerintah saat ini yang dilatarbelakangi tujuan pemerataan ekonomi.

 

“Pemindahan ibu kota ini harus di-planning sebaik-baiknya. Harus dibuat strateginya sebaik mungkin termasuk yang kita diskusikan tadi adalah pembiayaannya. Karena hitung-hitungan dari teman-teman di Bappenas kan sekitar Rp 456 triliun. Tentu kalau kita berharap kepada APBN, ini akan memberatkan APBN kita,” tukas Jeno. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PSN 2020 Harus Bantu Pulihkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19
05-06-2020 / KOMISI XI
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak COVID-19 pada...
Pemerintah Perlu Pastikan Protokol ‘New Normal’ Tersinergi Antara Kesehatan dan Ekonomi
05-06-2020 / KOMISI XI
Pemerintah tengah merencanakan pelonggaran PSBB dengan ketentuan new normal atau normal baru. Langkah persiapan ini dilakukan agar masyarakat dapat beradaptasi...
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Tepat Disebut sebagai Stimulus Fiskal
04-06-2020 / KOMISI XI
Pemerintah kembali merevisi total biaya penanganan Covid-19 kedalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan pertambahan anggaran dari Rp 405,1 triliun...
Bongkar Pasang APBN-P 2020, Bukti Data dan Asumsi Tidak Kredibel
03-06-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai bongkar pasang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun...