Penegak Hukum NTT Hadapi Banyak Tantangan

30-07-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly Foto : Sofyan/mr

 

Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly menilai, para penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, hingga Badan Narkotika Nasional Provinsi, menghadapi banyak hambatan dan tantangan dalam menegakkan hukum di wilayah hukum NTT, khususnya dalam memberantas penyelundupan narkoba. Tantangan itu diantaranya wilayah NTT yang sebagian besar kepulauan dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).

 

“Ada suatu reorganisasi untuk menyusun Polres baru, tapi tidak bisa terisi (SDM) sampai sekarang. Bahkan ada tingkat Polsek, tapi untuk di Kabupaten. Semua kendala ini adalah karena masalah SDM dan sarpras yang kurang,” kata Jacki saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kupang, NTT, Jumat (26/7/2019). Tim Kunker Komisi III DPR RI ke NTT dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery (PDI-Perjuangan).

 

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, karena wilayah NTT terdiri lebih dari 500 pulau, dan setiap Polres tidak mempunyai kapal, hal ini menjadi kendala bagi Polda NTT maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas peredaran narkoba. “Kemudian untuk mengusut kasus, dan mengirim anggota (ke pulau lain), membutuhkan biaya yang besar. Itu dialami Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian. Selain alam, memang SDM dan sarpras minim,” tandas Jacki.

 

Di sisi lain, karena wilayah NTT yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga berpotensi terhadap kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, human trafficking, hingga pencurian ikan. Dengan kondisi wilayahnya yang kepulauan, sehingga kondisi cuaca pun tak menentu. Bahkan jika ada ombak tinggi, semakin sulit untuk mengakses pulau-pulaunya. “Sekarang sudah dibangun struktur Polres di kabupaten, tapi wujud Polres itu tidak ada. Itu yang kita kejar, jika kita ingin kejar pelayanan kepada masyarakat,” tandas Jacki.

 

Legislator dapil NTT II itu menegaskan, dalam menghadapi kejahatan transnasional itu, khususnya peredaran narkoba, Polda NTT harus bersinergi dengan BNNP dan pemerintah daerah. Termasuk dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, misalnya Timor Leste dan Australia. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Mereka masuk ke Indonesia dan sudah ada jaringan. Perlu ada kemampuan intelijen dan Polda NTT mendeteksi jalur tikus,” imbuh Jacki.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Yosef B. Badeoda (F-Demokrat) menilai, kasus penyelundupan narkoba di NTT semakin banyak akibat dari mulai dikenalnya sejumlah daerah di NTT seperti Labuan Bajo dan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata, sehingga banyak wisatawan nusantara maupun asing yang masuk ke wilayah NTT. Bahkan kini yang menjadi tujuan peredaran narkoba malah di daratan Flores.

 

“Ini yang harus dijaga. Harus hati-hati. Jangan sampai lebih parah, sementara BNNP anggarannya sangat minim. Kalau dengan anggaran sekarang, tidak bisa bekerja. Kantornya saja baru ada satu. Sarana dan prasarana sangat minim. Harus dibantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan peningkatan anggaran dan SDM jumlahnya diperbanyak, sehingga kasus peredaran narkoba dapat ditahan,” dorong politisi dapil NTT I ini.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNNP NTT Teguh Iman Wahyudi menjelaskan, selama tahun 2019, pihaknya telah melaksanakan 6 kali penyelidikan terhadap perkara kejahatan narkoba. Modus operandi yang kerap digunakan dalam peredaran narkoba diantaranya dengan menyembunyikan paket narkoba di bagian tubuh pelaku, paket narkoba dikirim menggunakan jasa ekspedisi, dan memanfaatkan jalur darat, laut dan udara.

 

Sementara kendala dalam mencegah dan menindak tindak pidana narkoba di wilayaha NTT diantaranya karena letak geografis NTT yang merupakan daerah kepulauan, sehingga pergerakan menuju sasaran membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang memadai. Kemudian belum semua kabupaten memiliki BNNK, dan minimnya jumlah personel, dan belum tersedianya pemindai tubuh (X-Ray) untuk mendeteksi narkoba di Bandara El Tari Kupang. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Skandal Jiwasraya Butuh 'Restorative Justice'
20-01-2020 / KOMISI III
Skandal PT. Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp 27,2 triliun membutuhkan restorative justice yang harus dilakukan para penegak hukum....
Jaksa Agung Diminta Bantu Pemerintah Kembalikan Hak Nasabah Jiwasraya
20-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang telah menetapkan lima tersangka pada...
Penentuan Kasus Kejahatan ada di Lembaga Yudikatif
20-01-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menjelaskan, Indonesia memiliki aturan ketatanegaraan dan konstitusi. Sebagai negara hukum, yang berhak menentukan...
KY Alat Rakyat untuk Evaluasi Hakim Agung
17-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menjelaskan, Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja Hakim Agung. Namun...