Hindari Over Kriminalisasi, RUU PKS dan RKUHP Harus Saling Melengkapi

30-07-2019 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi Foto : Grace/mr

 

Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa dilakukan secara serentak. Menurutnya, pembahasan RUU PKS yang berkaitan dengan ranah hukum pidana juga harus mengikuti RKUHP.

 

“Bisa disahkan secara serentak, asalkan tidak ada masalahnya. Misalnya, hukuman untuk kasus pencabulan, kalau sudah ditetapkan setinggi-tingginya, misalnya 15 tahun, jangan kemudian dalam RUU PKS mengatakan 20 tahun. Itu tidak boleh seperti itu,” ungkap Taufiq, sapaan akrabnya, usai menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertajuk “RUU PKS Terganjal RKUHP” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

 

RUU PKS, dinilai politisi Fraksi Partai NasDem itu, akan menjadi undang-undang yang melindungi siapa saja dari tindak kekerasan seksual. Meski demikian, peraturan ini nantinya bisa sejalan dengan RKUHP yang seimbang dalam melindungi korban dan melindungi pelaku, yang statusnya masih sebagai terduga. Untuk itu, RUU PKS seyogyanya selaras dengan RKUHP sehingga meminimalisir terjadinya ‘over kriminalisasi’.

 

“Karena itu, menurut saya, itu harus sangat hati-hati. RUU PKS ini adalah undang-undang untuk melindungi perempuan. Itu boleh saja. Tetapi kalau di dalam KUHP itu seimbang melindungi korban dan melindungi terduga pelaku. Jadi harus sama-sama. Jangan sampai over kriminalisasi, misalnya korban terlapor yang tidak merasa melakukan hal itu,” paparnya.

 

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan Jawa Timur IV itu menyarankan perlunya dilakukan penyesuaian RUU PKS dengan RKUHP. Adapun penyesuaian yang dimaksudnya adalah tentang pemahaman terhadap ancaman pidana. RUU PKS sebagai lex specialist, perlu melihat aspek sosiologis dan filosofis dari RKUHP sebagai lex generalist, sehingga semua bisa sesuai dengan perspektif dalam undang-undang pidana.

 

“Sekarang ini dilakukan penyesuaian saja, karena (RUU PKS) merupakan sebuah lex specialist. Mungkin bisa dilihat bagaimana dasar pembentukan RKUHP secara sosiologis, filosofis, dan sebagainya. Jadi yang disesuaikan menurut saya adalah pemahaman terhadap ancaman pidana. Delik-delik itu kalau kita buat boleh, tapi delik itu menurut saya apakah bisa diancam pidana atau tidak. Nah itu disesuaikan dengan perspektif UU Pidana,” jelasnya.

 

Dalam hal ini, Taufiq mencontohkan pada kekerasan seksual dalam hal pemaksaan aborsi. “Misalnya seseorang diminta untuk melakukan aborsi. Itu tidak masuk dalam hukum pidana RKUHP, tetapi diatur dalam RUU PKS. Jadi menurut saya apakah lengkap? Ya lengkap juga menurut saya di sana (RUU PKS),” imbuhnya.

 

Berbagai upaya harmonisasi akan terus dilakukan. Taufiq menilai Panitia Kerja (Panja) RUU PKS dan Panja RKUHP perlu bertemu untuk saling menyesuaikan perspektif sehingga semua undang-undang jangan sampai bertabrakan. “Nanti itu tinggan di Pimpinan DPR nanti, kita akan laporkan kepada (Pimpinan) DPR bahwa panja ini bertemu dengan panja itu. Jadi harus ada harmonisasi. Saya berharap dukungan dari semua kalangan juga, agar RKUHP bisa selesai pada periode ini.” tutupnya. (alw,gre/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
22-08-2019 / LAIN-LAIN
Kondisi masyarakat di daerah masih butuh perhatian. Kemiskinan daerah belum pula teratasi. Pekerjaan rumah menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti itu perlu...
Usut Tuntas Pemicu Kerusuhan di Papua
20-08-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Michael Wattimena mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas penyebab kemarahan warga Papua. Bahkan...
KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
13-08-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki dasar...
RUU KKS Jangan Hanya Untuk Legitimasi BSSN
13-08-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tidak hanya untuk melegitimasi...