Bangun MNP, Komisi VI Minta Sinergi Pelindo IV dan BUMN

01-08-2019 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat Pelindo IV Foto : Anne/mr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mendorong Pelindo IV  bersinergi dengan sesama perusahaan BUMN untuk memenuhi kebutuhan fasilitas peralatan pelabuhan. Salah satunya adalah menjaga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengembangan Makassar New Port (MNP) tahap selanjutnya.

 

“Kami dorong utamakan penggunaan produksi dalam negeri. Sebetulnya sinergi ini yang dari dulu kita dorong," papar Azman saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat Pelindo IV, yang dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke Makassar New Port, Sulsel, Selasa (30/7/2019).

 

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, optimalisasi TKDN diperlukan dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa. Dalam hal ini, Pelindo IV bisa optimaliasi komponen produksi dalam negeri seperti fabrikasi pembangunan crane oleh PT. Batara Indonesia di lingkungan pelabuhan.

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pelindo IV Farid Padang mengatakan pihaknya siap untuk menjalin sinergi guna meningkatkan komponen produksi dalam negeri minimal 40 persen. Kendati demikian, ia berharap biaya komponen buatan dalam negeri mampu bersaing dengan produksi luar.

 

“TKDN seharusnya harganya bisa kompetitif. Tapi prinsipnya, kami siap bersinergi selama itu penugasan kami siap laksanakan. Namun, selama itu bukan penugasan, maka mekanisme pasar yang berlaku. Karena kami juga harus hitung cost produksi kami," jelas Farid.

 

Pertengahan Maret lalu, Pelindo IV kembali mendatangkan 8 unit refurbished Rubber Tyred Gantry (RTG) Crane di MNP. Sebanyak 8 unit crane tersebut merupakan bagian dari batch I, menyusul batch II sebanyak 8 unit Crane lagi. Adapun sumber pendanaan MNP Tahap I menggunakan anggaran dari hasil penjualan obligasi yang dikeluarkan Pelindo IV.

 

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), MNP diharapkan dapat menjadi infrastruktur pendukung utama dan hub di Indonesia Timur. Pengembangan MNP sendiri dibagi dalam beberapa tahapan hingga tahun 2032. Jika rampung, MNP diproyeksikan akan memiliki dermaga total sepanjang 2.184 meter luas lapangan penumpukan 106 Ha dengan total kapasitas mencapai 5 juta TEUs per tahun. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna
13-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat...
Komisi VI Nilai Anggaran Kemendag dan Kemenkop Terlalu Kecil
12-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sebesar Rp 3,57 triliun, dan Kementerian Koperasi dan...
Perizinan Sulit Dinilai Penyebab Investor tak Tertarik ke Indonesia
11-09-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyaknya investor asing beralih memilih...
Revisi UU Desain Industri Harus Lindungi UMKM
11-09-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai revisi atau penggantian undang-udang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang...