Kekurangan APH di NTT Harus Segera Ditangani

30-07-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto. Foto: Sofyan/sf

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan, kurangnya Aparat Penegak Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), baik di Kejaksaan Tinggi NTT maupun Polda NTT harus segera ditangani. Pasalnya, dengan kondisi geografis NTT yang berupa kepulauan, dimana ada lebih dari 500 pulau, butuh perhatian khusus. Jika terjadi kasus yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan, personel akan kesulitan untuk menjangkaunya.

 

“Apabila tenaga (personel) kurang, maka akan terjadi kesenjangan. Akan menjadi permasalahan, karena adanya personel itu tidak akan  bisa menangani (kasus yang terjadi). Saya kira itu menjadi salah satu kendala yang secepatnya harus ditangani, untuk personel (di Kejati dan Polda NTT),” saran Wihadi usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Kupang, NTT, Jumat (29/7/2019).

 

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, misalnya terkait minimnya personel di Kejati, jika terjadi kasus korupsi di daerah yang jauh dari Kupang, sidang tipikornya tidak bisa dilakukan di daerah itu, sehingga mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh ke Kupang. Namun Wihadi berharap, kekurangan personel di Kejati dan Polda NTT tidak menghambat kinerja untuk memberantas berbagai kasus di wilayah hukum NTT.

 

“Saya kira permasalahan personel ini bisa dikatakan tidak terlalu menghambat kalau kita lihat efektivitas penanganan. Tapi kalau kekurangan, itu harus dilakukan (rekrutmen) sesuai kebutuhan. Mengenai tugas-tugas harus dilakukan. Jadi kalau masalah menghambat, secara signifikan tidak terlalu menghambat, tapi tentunya ada proses yang membutuhkan waktu (untuk menangani kasus)” analisa legislator dapil Jawa Timur IX itu.

 

Wihadi juga memberi sorotan khusus terhadap peredaran narkoba di NTT. Dengan letak geografis NTT yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga rawan penyelundupan narkoba. Apalagi dengan banyaknya pelabuhan tikus. “Peningkatan personel, khususnya Polair untuk menangani hal ini mesti kita tingkatkan. Juga harus ada patroli, kerja sama dengan TNI AL,” pesan Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

 

Menanggapi berbagai potensi kejahatan transnasional di NTT, seperti penyelundupan narkoba dan human trafficking, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery (F-PDI Perjuangan) memastikan, aspirasi Kapolda NTT terkait sarana dan perlengkapan yang lebih memadai, seperti alat penyadapan dan alat deteksi dini di pintu-pintu masuk bandara atau pelabuhan, akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Desak Pimpinan dan Dewas KPK Bentuk Peraturan Pelaksana UU Tipikor
28-01-2020 / KOMISI III
Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera membentuk Peraturan Pelaksana...
Kekosongan Jabatan Definitif Deputi Penindakan KPK Harus Segera Diisi
27-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti kekosongan jabatan pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang...
Komisi III Tegaskan Dewas KPK Pahami Mekanisme Perundang-undangan
27-01-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami...
Langkah Polda Jabar Antisipasi Sunda Empire Diapresiasi Komisi III
25-01-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) dalam melakukan penyelidikan dan...