Kekurangan APH di NTT Harus Segera Ditangani

30-07-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto. Foto: Sofyan/sf

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan, kurangnya Aparat Penegak Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), baik di Kejaksaan Tinggi NTT maupun Polda NTT harus segera ditangani. Pasalnya, dengan kondisi geografis NTT yang berupa kepulauan, dimana ada lebih dari 500 pulau, butuh perhatian khusus. Jika terjadi kasus yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan, personel akan kesulitan untuk menjangkaunya.

 

“Apabila tenaga (personel) kurang, maka akan terjadi kesenjangan. Akan menjadi permasalahan, karena adanya personel itu tidak akan  bisa menangani (kasus yang terjadi). Saya kira itu menjadi salah satu kendala yang secepatnya harus ditangani, untuk personel (di Kejati dan Polda NTT),” saran Wihadi usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Kupang, NTT, Jumat (29/7/2019).

 

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, misalnya terkait minimnya personel di Kejati, jika terjadi kasus korupsi di daerah yang jauh dari Kupang, sidang tipikornya tidak bisa dilakukan di daerah itu, sehingga mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh ke Kupang. Namun Wihadi berharap, kekurangan personel di Kejati dan Polda NTT tidak menghambat kinerja untuk memberantas berbagai kasus di wilayah hukum NTT.

 

“Saya kira permasalahan personel ini bisa dikatakan tidak terlalu menghambat kalau kita lihat efektivitas penanganan. Tapi kalau kekurangan, itu harus dilakukan (rekrutmen) sesuai kebutuhan. Mengenai tugas-tugas harus dilakukan. Jadi kalau masalah menghambat, secara signifikan tidak terlalu menghambat, tapi tentunya ada proses yang membutuhkan waktu (untuk menangani kasus)” analisa legislator dapil Jawa Timur IX itu.

 

Wihadi juga memberi sorotan khusus terhadap peredaran narkoba di NTT. Dengan letak geografis NTT yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga rawan penyelundupan narkoba. Apalagi dengan banyaknya pelabuhan tikus. “Peningkatan personel, khususnya Polair untuk menangani hal ini mesti kita tingkatkan. Juga harus ada patroli, kerja sama dengan TNI AL,” pesan Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

 

Menanggapi berbagai potensi kejahatan transnasional di NTT, seperti penyelundupan narkoba dan human trafficking, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery (F-PDI Perjuangan) memastikan, aspirasi Kapolda NTT terkait sarana dan perlengkapan yang lebih memadai, seperti alat penyadapan dan alat deteksi dini di pintu-pintu masuk bandara atau pelabuhan, akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penegakan Hukum di Sulbar Diapresiasi
26-09-2019 / KOMISI III
Penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berjalan dengan sangat baik kendati keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Antar-penegak hukum terjalin koordinasi...
Buku Selayang Pandang Komisi III, Rangkuman Hasil Kerja 5 Tahun
23-09-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI meluncurkan Buku Selayang Pandang Komisi III DPR RI yang berisikan rangkuman dan kompilasi dari hasil seluruh...
Komisi III Evaluasi Para Mitra Kerja
23-09-2019 / KOMISI III
Para mitra kerja Komisi III DPR RI mendapat catatan kritis dan penting dari Pimpinan Komisi III DPR RI. Semua catatan...
Komisi III Gelar Selayang Pandang Periode 2014-2019
23-09-2019 / KOMISI III
Selayang pandang kiprah Komisi III DPR RI periode 2014-2019 digelar untuk memperlihatkan kiprah dan kinerja para pimpinan dan anggota Komisi...