Sinkronisasi RUU PKS dan RKUHP Jadi Jalan Keluar Baru

30-07-2019 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai, terselenggaranya Forum Legislasi bertema “RUU PKS Terganjal RKUHP”, yang turut dihadiri Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi dan Ketua Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan Masruchah, menjadi jalan keluar baru bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

 

“Saya senang sekali dialog ini jadi ada jalan keluar baru. Kalau enggak, mungkin kita juga enggak terlalu concern dengan Pembahasan RKUHP. Kita (Komisi VIII) juga secepatnya akan bicara dengan Komisi III. Saya mungkin akan mengusulkan ke pimpinan untuk Rapat Kerja bersama, rapat gabungan itu akan membahas mengenai penghapusan kekerasan seksual di RKUHP supaya persoalannya ditangkap juga oleh Komisi III,” ungkap Diah di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

 

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini justru tidak setuju jika RUU PKS dinilai ‘terganjal’ RKUHP. Menurutnya, RUU yang dibahas di Komisi VIII DPR RI itu menjadi perbaikan dari kelemahan KUHP yang sebelumnya. “Bukan terganjal, jadi apa yang menjadi esensi, menjadi substansi dari RUU PKS ini bisa ditangkap perbaikannya di dalam KUHP. Nah ketika KUHP-nya dibuka, kita ingin KUHP juga bisa membangun keadilan atau mendeliver keadilan bagi korban kekerasan seksual,” tambah Diah.

 

Lebih lanjut Diah mengatakan bahwa setelah KUHP membangun format tentang hukum pidana, Komisi VIII DPR RI bisa membangun turunan dari apa yang belum termasuk dalam RKUHP tersebut, misalnya tentang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial. “Karena kita ingin korban mendapat pendampingan dari psikolog, atau pelaku juga kadang perlu mendapat pendampingan dari psikolog. Nah ini lah yang harus ditangkap juga,” lanjutnya.

 

Selain pembinaan dan pendampingan psikologis, RUU PKS juga memiliki target yang utamanya pada pelayanan dan perlindungan. Adanya kebebasan interaksi dan relasi kuasa, dinilai Diah, masih banyak melahirkan kekerasan seksual di masyarakat sekarang ini. “Karena tidak semua orang posisinya setara, ada orang yang cenderung inferior atau cenderung berada dibawah kekuasaan orang lain dan cenderung terintimidasi. Yang paling konkret seperti dalam kasus Baiq Nuril,” pungkasnya.

 

Karakter RKUHP menjadi lex generalist atau sebagai hukum yang bersifat umum, karena menyangkut hukum pidana. Sementara RUU PKS nantinya akan menjadi turunannya sebagai lex specialist. “Tetapi tetap lex specialist ini harus mengacu pada lex generalist-nya. Jadi pembahasan secara logika drafting memang harus selesai di KUHP dulu,” tegas legislator daerah pemilihan Jawa Barat III itu.

 

Terkait hal ini, ia merasa cukup senang karena pembahasan RKUHP melihat dasar pertimbangan dari adanya RUU PKS. “Dengan demikian KUHP-nya lebih progress, lebih maju dari yang sebelumnya. Ini harus penuh kehati-hatian. Karena ini menyangkut banyak orang, menyangkut konsekuensi logis dari sebuah pasal. Tapi enggak apa-apa, saya pikir ada kemajuan dalam pembahasan ini di DPR, baik RKUHP ataupun bagi RUU PKS,” tutup Diah. (alw/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
22-08-2019 / LAIN-LAIN
Kondisi masyarakat di daerah masih butuh perhatian. Kemiskinan daerah belum pula teratasi. Pekerjaan rumah menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti itu perlu...
Usut Tuntas Pemicu Kerusuhan di Papua
20-08-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Michael Wattimena mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas penyebab kemarahan warga Papua. Bahkan...
KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
13-08-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki dasar...
RUU KKS Jangan Hanya Untuk Legitimasi BSSN
13-08-2019 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tidak hanya untuk melegitimasi...